Demokrasi ataukah Kapitalisasi Jogja 10

Selasa, 21 Des '10 23:58

 

Polemik tentang keistimewaan Jogjakarta terus bergulir. Masyarakat Jogja secara konsekwen terus memperjuangkan keistimewaannya. Meski demikian, pemerintah tetap bersihkukuh dengan konsep pemilihan. Sampai saat ini, perdebatan perihal keistimewaan Jogja masih berkutat pada soal mekanisme memperoleh kekuasaan. Seharusnya perdebatan ini dibawa pada soal kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan maupun penetapan memiliki konsekwensi tersendiri bagi masadepan Jogjakarta. Jika gubernur dan wakilnya ditetapkan, kondisi politik Jogja akan relatif stabil. Pengambilan keputusan tak perlu melalui jalan yang berbelit. Ini berarti program-program pembangunan kemungkinan akan mampu terselesaikan secara maksimal.  

Dengan suasana semacam itu, ekonomi masyarakat dapat dijaga stabilitasnya. Prinsip kesejahteraan bagi masyarakat Jogja itu tak selalu pada soal jumlah. Upah Minimum Regional (UMR) Jogja memang tergolong rendah dibanding daerah lain. Namun, mekanisme kultural mampu membuat UMR tersebut tetap sesuai dengan biaya hidup di Jogja. Falsafah Jawa yang menjunjung tinggi nilai kesederhanaan akan tetap terjaga.     

Hal yang berbeda akan muncul seandainya pemimpin Jogja dipilih secara langsung. Meski semisal Hamengkubuwono dan Sri Pakualam yang terpilih, dinamika politik tetap akan berbeda. Dengan pemilihan, kekuatan politik tetap akan terbelah.

Kekuatan politik yang terbelah berpotensi besar memunculkan intrik-intrik politik yang terkadang tak sehat. Ini sebagaimana kita lihat dalam konstalasi politik di pusat yang seringkali justru tak pantas. Sultan sebagai simbol kultural akan rawan untuk diusik kewibawaannya. Hal itu akan berdampak sangat luas bagi masyarakat Jogja.

Apalagi jika melihat sistem demokrasi kita yang belum matang. Pemilihan langsung justru akan merusak tatanan masyarakat. Bisa diprediksikan betapa besar dana politik seorang calon gubernur. Celah itu akan dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membangun politik transaksional.

Korporasi baik lokal maupun asing tertentu akan menawarkan diri sebagai sponsor para calon. Modal tersebut tentu tak gratis. Akan ada deal-deal politik antara sponsor dan calon. Potensi ekonomi Jogja yang besar akan menjadi hal yang disasar para kapitalis tersebut.

Sebut saja pasir besi pantai selatan Jogja yang dinilai pasir besi terbaik di dunia. Selama ini aset tersebut dilindungi agar bisa tetap dimanfaatkan oleh masyarakat kecil sebagai lahan pertanian. Kemudian juga material vulkanik erupsi Merapi yang berlimpah. Apalagi potensi pariwisata Jogja. Semua potensi tersebut terancam jatuh ke tangan para pemilik modal melalui demokrasi transaksional dalam pemilihan langsung. Masyarakat Jogja justru akan menuai pahit yang luar biasa.

Jogja hingga hari ini adalah daerah yang tentram dan cukup sejahtera. Sikap ngotot pemerintah pusat untuk mengusung pemilihan bagi pemimpin Jogja cukup mencurigakan. Demokrasi atau monarki atau apapun pada prinsipnya adalah untuk menjamin kehidupan rakyatnya. Jangan sampai demokrasi malah menjadi alat bagi kapitalisasi.         

 


Tag: Keistimewaan Jogja

Sebarkan Digg Delicious MySpace

Siapa saja yang merating artikel ini:

Komentar:

andi_tulungagung 0 1 tidak suka |
Yogyakarta merupakan daerah yg menolak untuk disebut sebagai daerah yg bersifat "monarki", namun jogjakarta bukan juga daerah demokratis secara umum sistem pemerintahan yogyakarta menganut feodalisme. dalam hal perpolitikan masih berjalan sistem penetapan bertentangan denagn sistem demokrasi RI (Laput NATAS edisi 2010)
ikhwan 1 suka | 0
@andi : penetapan bertentangan dg demokrasi? ah dsar penganut demokrasi prosedural.. emang klo penetapan trus ga demokrasi? tesis yamng sempit..hehe.
Mahisa Medari 0 0
woh...betul sekali bung...
nampaknya si kaya raya Bakrie mulai mengincar, buktinya ia dijadikan salah satu panitia RUUK DIY...

ah demokrasi, sebagai warga Yogya, saya bosan dengan kata tersebut...
andi_tulungagung 0 0
ikhwan: aq cuma ngutip sebagian teks hasil liputan NATA aq g'berpendapat lo
Kopi Persma 0 0
ikhwan: andi_tulungagung (NATAS) ada benarnya juga. Ya soal ketegangannya dengan demokrasi itu.

Begini, adakah demokrasi yang gak prosedural, sebagai sebuah sistem?
ikhwan 0 0
@kopi persma : yah dan apakah pemilihan adalah satu2nya sistem yang bisa dipake dalam mencapai tujuan demokrasi?? penetapan dalam konteks kearifan lokal di Yogyakarta juga prosedur yang mungkin masih tepat untuk melaksanakan demokrasi..

drpada meributkan ttg demokrasi prosedural yang ga penting mending coba lihat 6 poin penting dalam RUUK yang harus diwaspadai, terutama ttg kepemilikan tanah sultan dan tanah pakualaman.. disitulah akar feodalisme yang perlu diwaspadai.. kasus rencana penambangan pasir besi Kab. Kulon Progo, adalah contoh nyata kesewenag2an Sultan dan Pakualam sebagai penguasa Tanah..
Mahisa Medari 0 0
memang, beberapa bangunan yang berdiri di atas tanah Sultan ground sudah dirubah atas nama pemerintah, contoh Gedung Agung, Benteng Vredeburg, dan UGM.


apakah Mataram akan menyerbu Batavia sekali lagi, seperti pada masa Sultan Agung? kita semua tentu tak mengharapkannya...
diaz..bram 0 0
keistimewaan jogja adalah salah satu ragam di indonesia. yang telah menjadi ikon. akankah kita semua akan diseragamkan dengan demokrasi?
Prayudha Magriby 0 0
Saya kira lebih baik Negara Indonesia kita bubarkan. Negara ini sudah tak bisa dibenahi samasekali... Yg namanya Presiden ternyata cuma direktur anak perusahaan AS, Yg namanya rakyat ternyata cuma buruh kasar pelengkap penderitaan.. Kita buat Majapahit sesion 2...
anonym 0 0
sama saja rongsoknya,
demokrasi hanya ada di kotak suara
baik topeng demokrasi ato apalah namanya....
ada lagi yang mau membubarkan negara ni,
lenin terkutukpun menghipnotis buruh persis seperti kata" itu..
basi semua,,,,

Silahkan login untuk memberikan pendapat