DO Transisi; Antara Tuntutan Eksistensi dan Budaya Kultur - Tematik

DO Transisi; Antara Tuntutan Eksistensi dan Budaya Kultur 0

Rabu, 8 Des '10 16:14

Sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini digembor-gemborkan oleh pemerintah Indonesia tampaknya tidak berimbas baik bagi seluruh warga, terutama para pelajar Indonesia yang masih mengenyam pendidikan. Di Tulungagung pun mengalami hal yang sama, sebagian dari warganya yang masih mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) mengalami putus sekolah. Segala fasilitas yang ada di SBI seperti berbagai fasilitas laboratorium yang lengkap, berbagai macam olah raga, suasana kelas yang nyaman dilengkapi dengan proyektor, AC, dan whiteboard ternyata hanya bisa dirasakan oleh bebrapa orang yang memang memiliki banyak uang. Ada juga yang malu jika anaknnya tidak masuk SBI gara-gara gengsi dengan kerabat atau orang lain karena mereka salah satu pejabat tinggi ataupun pengusaha sukses. Berbeda dengan mereka yang memang benar-benar ingin merasakn bangku sekolah dan benar-benar berprestasi tetapi mereka tidak bisa meneruskan sekolah. Permasalahannya sama yaitu masalah ekonomi, sosial, dan individu. Dana BOS dan berbagai beasiswa yang ditawarkan pemerintah ternyata sampai saat ini tetap tidak bisa membantu mereka dalam mengentaskan pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang mana para peserta didiknya wajib mengentaskan pendidikan 9 tahun, yang artinya paling tidak para peserta didik diwajibkan sekolah sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang setara dengannya.

Salah satu desa di Tulungagung yang terdapat kurang lebih hampir 70% warganya mengalami DO Transisi yaitu desa Karanganom,kec. Kalambret. Menurut data yang kami peroleh dari LPA (lembaga pemberdayaan anak) terdapat banyak anak yang mengalami DO transisi. Dimana DO transisi tersebut diberikan kepada anak-anak yang tidak meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ataupun anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang mengalami DO transisi dari SD berjumlah 44 anak , dan untuk anak yang mengalami DO transisi dari SMP berjumlah 27 anak pada tahun 2009/2010. Sedangkan data yang kami peroleh dari desa Karanganom, anak yang putus sekolah dasar (SD) sebanyak 25 orang dan anak yang putus pada tingkat SMP/SLTP sebanyak 61 orang. Dari sekian banyak anak yang mengalami DO transisi, saat ini telah 36 anak yang mengikuti kejar paket B yang mana merupakan salah satu program dari Dinas Pendidikan kabupaten untuk mengurangi adanya anak yang putus sekolah”. Untuk anak-anak yang masih berada di Desa Karanganom ini, dari pemerintah kota Tulungagung sendiri mengadakan kejar paket B. Hampir 50% anak-anak yang berada di desa kami ingin mengikuti kejar paket B tersebut, untuk yang 20% mereka semua pada pergi ke Bali untuk kerja. Dari pemerntah desa telah memberitahu kepada orang tua mereka yang anak-anaknya telah bekerja di bali tapi mereka lebih minat untuk bekerja daripada kembali pulang dan tidak bisa mendapatkan uang lagi”.ungkap Yuniarti,S.Pd selaku kepala desa karang anom. Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala dinas kabupaten Tulungagung Winarto.S.Pd “untuk mngantisipasi hal ini kami mengadakan suatu kejar paket agar anak-anak memiliki pendidikan yang baik dan juga setidaknya mereka mengenyam pendidikan 9 tahun”, jelas beliau.

Pemasalahan ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang terjadi pada warga masyarakat Karanganom dan sekitar, seperti permasalahan ekonomi, keadaan sosial, dan individu dari masyarakat Karanganom sendiri. “Kabeh roto-roto cah kene iki ora enek seng nerusne sekolah mbak (semua rata-rata anak sini tidak ada yang meneruskan sekolah mbak; red), tutur Bu Tukin salah satu warga. Menurut beliau banyak yang berlatar belakang karena tidak tersedianya biaya. “Tidak ada biaya untuk meneruskan sekolah mbak, wong ijazah ae nggak enek seng dijumuk goro-goro nggak duwe dhuwet (tidak ada biaya untuk meneruskan sekolah mbak, ijazah saja tidak diambil gara-gara tidak punya uang; red). Padahal untuk mengambil ijazah tidak memerlukan biaya untuk sekolah negeri, tetapi mengapa sampai saat ini masih ada saja yang memungut biaya untuk pengambilan ijazah.

Dalam penyelenggaraan sekolah kejar paket B pemerintah sebenarnya mengadakan sosialisasi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang bersangkutan yaitu desa Karanganom. Dalam sosialisasi ini, pemerintah mengalami kesulitan, yaitu tentang minat dari anak itu sendiri. Karena selain membantu memberikan bantuan dana, fasilitas mereka juga membutuhkan minat dari anak-anak itu sendiri. Kebanyakan dari mereka lebih memilih bekerja daripada sekolah lagi. “Sekarang itu kan banyak anak yang mengalami putus sekolah dan imbasnya banyak anak yang terlantarkan di jalan-jalan, seperti fenomena anak punk dan ada lagi anak yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri dan dia tinggal bersama neneknya akhirnya tidak terurus dan akhirnya lari ke jalanan untuk mengemis dan mengamen”, jelas Winarto,S.Pd selaku Kepala Dinas Tulungagung.

Anak-anak yang tidak meneruskan sekolah lebih memilih bekerja untuk menghasilkan uang ataupun untuk membantu orang tua, “gae opo sekolah duwur-duwur lek engko akhir-akhire panggah neng sawah (Red ; buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau nanti akhirnya tetap kembali bekerja di sawah)” ucap bu tukin.

Tag: Realita Pendidikan di SD Pedalaman Dua Kelas dalam Satu Ruang, SBI, Menghapus SBI dan RSBI, Mungkinkah, Diskriminasi pendidikan, Kastanisasi, Menengok Fenomena RSBI Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Di Tulungagung Sebuah Diskriminasi Pendidikan
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace