Menengok Fenomena RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Di Tulungagung; Sebuah Diskriminasi Pendidikan 2

Kamis, 2 Des '10 13:32

 

Ibarat jamur di musim hujan, maraknya sekolah-sekolah bertaraf Internasional yang terjadi di berbagai kota di Indonesia juga menjadi sebuah fenomena pendidikan yang terjadi di daerah Tulungagung, sebuah kota paling selatan pulau jawa ini. Ternyata tak terpungkiri, angin globalisasi telah berhembus di segala penjuru Indonesia.

 

Globalisasi yang ada saat ini membuat manusia tertuntut untuk kreatif dan inovatif mendayagunakan potensi diri dan alam, dengan tidak adanya jarak antara ruang dan waktu, sehingga penguasaan teknologi dan bahasa asing menjadi sebuah keniscayaan. Hal inilah yang menjadi kajian baru peningkatan mutu pendidikan tanah air.

Mengacu pada UU sikdiknas No 20 tahun 2003 terutama pada pasal 50 ayat 3,peraturan Pemerintah dalam pasal 61 ayat 1, rencana strategis pendidikan nasional tahun 2005-2009, RSBI (Rintisan sekolah Bertaraf Internasional) adalah kebijakan pemerintah dengan menerapkan konsep sekolah berbasis ICT (information communication and technology). Hal ini terlihat dengan adanya kerja sama yang konsisten antara pemerintah pusat dan pemerintah di masing-masing kota/kabupaten dan minimal satu sekolah di setiap jenjangnya.

Sementara di Tulungagung, terdapat dua sekolah menengah pertama yang mencanangkan program RSBI, yaitu SMPN 1 dan SMPN 3 Tulungagung. Hal ini seperti diungkapkan oleh Maryoto Birowo, kepala diknas Tulungagung, sedangkan yang lainnya masih SSN (sekolah standar nasional) yang antara lain SMPN 1 Kauman, SMPN 2 Tulungagung, SMPN 1 Sumber Gempol, SMPN 1 Ngunut, SMPN 1 Bandung, SMPN 1 Tulungagung dan SMPN 3 Tulungagung (selain kelas internasional).   

Selain itu, kawasan Tulungagung adalah kawasan yang mayoritas penduduknya adalah TKI di luar negeri, sehingga kadang-kadang mereka membawa anggota keluarga untuk pindah ke tempat mereka bekerja, mengakibatkan anak-anak yang pada mulanya sekolah di Tulungagung harus pindah sekolah. "Dulu pernah ada anak SMA 2 yang ingin pindah sekolah ke luar negeri, secara administrasi harus menunjukkan rapor, sedangkan untuk mata pelajaran di sini kan tidak sama, jadi harus terminal (berhenti; red) dulu. Untuk itu, dengan SBI ini diharapkan dapat langsung masuk tanpa terminal" ungkap Maryoto.

Untuk menjadikan sekolah-sekolah bertaraf Internasional harus memenuhi 8 standar yang diberikan pemerintah, seperti diungkapkan oleh Wakasek SMPN 3, yaitu;

1). Kurikulum, 2). kompetensi kelulusan, minimal 7.0, 3). Kompetensi Guru, harus S1 dan minimal 10%-nya S2, 4). Sarana prasarana, yang mencakup Lab Komputer, Lab. Bahasa, Lab MIPA juga fasilitas kelas harus ber-AC, dan memiliki note-book sendiri (laptop), lahan minimal 1.5 Ha, 5). Jam pelajarannya paling tidak 1 minggu 32 jam menjadi 38 jam, dan ada tambahan pada mata pelajaran MIPA, B. Inggris, DIK(komputer), 6). Materi tambahan yang tidak dimiliki sekolah reguler, 7). Standart manajemen, 8). Standart penilaian.

Jika sudah memenuhi 8 standar tersebut, maka sekolah yang bersangkutan bisa mengajukan diri untuk menjadi RSBI. Martadi, seorang dosen jurusan seni rupa FBS (Fakultas Bahasa dan seni) UNESA mengatakan, "Sebelum memulai RSBI, setidaknya pihak sekolah tahu sebenarnya RSBI itu seperti apa, posisi sekolahnya dimana, apa yang akan dilakukan dengan sarana dan prasarana yang dipunyai, metode pembelajarannya dan kualitas guru-gurunya, juga jaringannya dengan lembaga luar bagaimana", sehingga dapat difahami bahwa untuk menjadikan sekolah sebagai RSBI itu memang tidak serta merta begitu saja, karena pemahaman yang salah tentang RSBI bisa membuat dis-orientasi.

"SBI itu tidak hanya karena memakai Bahasa Inggris saja lewat programnya yang Bilingual (dua bahasa; red) tapi juga karena memakai kurikulum dan standar internasional." Imbuh Martadi, yang saat ini menjabat sebagai koordinator kerjasama di UNESA dan juga melakukan pendampingan terhadap RSBI di wilayah Surabaya ketika ditemui di sela-sela rapat oleh kru dimensi.

Di SMPN 1, tahun 2007 lalu, membuka dua kelas dengan jumlah murid 24 per kelas. "Kami membuka dua kelas, yang masing-masing kelas berisi 24 orang". Ungkap Leny Agustina, penangung jawab Teknis RSBI di SMPN 1 Tulungagung. Selain fasilitas ruang yang ber-AC, di SMPN 1 juga menggunakan Komputer multimedia 24 unit yang online internet selama 24 jam. "Komputer on-line 24 jam, kecuali malam minggu dan malam senin, untuk Guru MIPA dan Bahasa Inggris selain menggunakan buku, juga menggunakan literatur dari internet", tutur Noerdaryanto, penanggung jawab Lab. Multimedia SMPN I Tulungagung untuk RSBI.

"Kalau ikut kelas RSBI, setiap hari harus berbicara dengan bahasa Inggris, karena English Speaking Area," ungkap Faqih yang saat ini duduk di kelas VIII A SBI SMPN 1 Tulungagung, "dan biasanya kalau ketahuan nggak pakai Bahasa inggris, ada punishmentnya."

            Perbedaan yang paling mencolok antara kelas RSBI dan kelas reguler biasa adalah  penambahan jam pelajaran pada RSBI. Selain itu juga penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, sehingga pada mata pelajaran MIPA, pengantarnya memakai bahasa inggris. Kalau di SMPN 1 Tulungagung, 2 kali istirahat, untuk semua kelas, baik reguler maupun RSBI. Akan tetapi, kelas reguler pulang jam 13.30 sedangkan RSBI pulang jam 15.00.

Tenaga pengajar untuk sekolah RSBI, adalah tenaga pengajar pilihan yang memenuhi standar dari pemerintah. Untuk program MIPA dan Bahasa Inggris, guru pengampu selain menguasai materi yang akan disampaikan, juga harus memahami bahasa inggris sebagai bahasa pengantarnya. "Usia maksimalnya 45 tahun, karena pada usia muda itu dapat diajak berubah, sedang usia tua terkadang sulit untuk diajak berubah." Imbuh Leny. Selain itu, pengajar RSBI di Tulungagung mendapatkan pendampingan dari tenaga pengajar dari UM (Universitas Malang). Mereka datang secara berkala ke sekolah-sekolah RSBI. Sedangkan untuk konsultan kebahasaan, ada pendampingan dari native speaker, salah satunya adalah dari Denmark, yang juga datang secara berkala. Di samping itu, mereka juga mengikuti kursus-kursus bahasa inggris.

Martadi juga menambahkan bahwa yang menjadi pokok utama RSBI itu adalah peningkatan kualitas guru, karena guru adalah pemain utama KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di kelas, walaupun pada tahap ini guru menjadi fasilitator.

 

Menjadi sebuah Dilema

Penerapan yang terjadi di lapangan yang jauh berbeda dengan konsep yang telah ditawarkan, bisa menjadi sebuah dilema. pasalnya dari 300 sekolah yang telah menerapkan standar ini telah menjadi program amburadul yang diterapkan pemerintah, sehingga program RSBI ini memang layak untuk ditinjau kembali (seperti dikutip di tabloid edukasi edisi maret 2008).

Seperti diungkapkan oleh Imam Baidowi, aktivis LSM FKGTTM (Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap Madrasah), "Kalau kita memandang SBI kita tetap memandang dari kurikulum standar Internasional-nya itu seperti apa," dalam penuturan selanjutnya, laki-laki yang sekarang menjadi Guru di SMPN 6 Tulungagung menceritakan pengalamannya ketika berkunjung di Jakarta, sekolah SBI yang ada di Jakarta menggunakan standar dari sekolah Singapura, sedangkan di Surabaya menggunakan standar dari Inggris. Dan kesemuanya memiliki otonomi sendiri dalam mengatur kebijakan kurikulumnya. Sehingga, dapat dikatakan sekolah yang berstandar internasional belum memiliki kurikulum yang pasti.

Baidowi juga menambahkan bahwa SBI yang dirintis, dijadikan semacam proyek, mengingat begitu mahal biayanya dan juga diberikannya kebebasan sekolah SBI untuk membuat patokan standar masuk sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau ada sistem lobi antara pihak sekolah dengan wali murid yang mengiginkan anaknya masuk walaupun nilainya tidak mencukupi. Sehingga, tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia menjadi bergeser untuk mengejar materi semata.

"RSBI itu kan masih rintisan, jadi kapan jadi SBI-nya kan masih lama, dan itu juga belum jelas kapannya, jadi kalau menurut saya sebaiknya sekolah-sekolah itu jangan berlomba-lomba untuk mendapatkan label RSBI, tapi pembenahan kualitas sekolah baru mendapatkan label RSBI, jangan memaksakan diri untuk berlabel internasional, yang penting benahi dulu kualitas sekolahnya, baru setelah itu memberinya label internasional, sekarang itu yang dicari-cari kan labelnya, bukan bagaimana membenahi kualitas sekolahnya." Ungkap Martadi. Kemudian, dia juga menambahkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia saat ini adalah seperti antara langit  dan bumi, tidak seimbang antara yang kaya dan yang miskin, hal ini menyebabkan diskualitas pendidikan. "Beda dengan di Jepang, kalau di sana tidak diberi label internasioanal pun tarafnya sudah internasional, beda dengan di Indonesia, tarafnya internasional tapi kakinya kok dua. Ya nasional ya internasional." Imbuh Martadi, yang saat ini menjabat sebagai koordinator kerjasama di UNESA juga mendampingi beberapa sekolah yang sedang merintis SBI.

Dengan adanya kebebasan (baca: otonomi) tersebut, hal ini juga menunjukkan ketidak percayaan sekolah dengan standar yang dibuat pemerintah (UAN). Pasalnya, dalam setiap masuk sekolah RSBI, calon murid harus melewati tiga tahap tes masuk, yaitu seleksi administrasi, seleksi akademis, dan seleksi non akademis.

Hasil ketiga tes tersebutlah yang akan menentukan seorang siswa dapat diterima di RSBI atau tidak. "walaupun belum mengikuti UAN yang penting nilai rapor kelas III sampai VI dan hasil tes masuk tadi". Tutur Leny. Dia juga menambahkan kalau yang diambil di dalam UAN itu hanyalah STL (Surat Tanda Lulus)-nya saja, karena menurutnya nilai dalam UAN belum mewakili yang diperioritaskan adalah nilai hasil tes masuk tadi.

"Bagi saya, UAN itu tidak fair, padahal murid itu kemampuannya tidak hanya bisa dijudge lewat UAN yang cuma tiga hari, sedangkan sekolahnya selama 3 tahun, maka dari itu di SMPN ini ada juga hiden curiculumnya, termasuk kedisiplinan, tingkah laku dan kesopanan juga yang lain-lain. Karena orang yang cerdas itu tidak hanya IQ, tapi juga EQ. dan SQ, jadi cerdas otak dan juga cerdas hati." Ungkap Son Warsono, kepala sekolah SMPN 1 Kauman saat ditemui kru DIMeNSI di kantornya. Dia juga menambahkan bahwa sekolahnya memang berstandar Nasional, tapi untuk kualitas juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, hal ini terbukti bahwa seluruh muridnya lulus UAN.

            "Sebenarnya, kalau SMPN 1 Kauman dan SMPN 2 Tulungagung memenuhi 8 standar itu, kita bisa menjadi RSBI, tapi karena selain luas tanah yang belum memadai atau mencukupi, juga Human Resources yang kurang, sehingga belum mencapai RSBI," imbuhnya lagi.

            Hal ini diperjelas oleh komentar seorang guru di SMPN 2 Tulungagung yang tidak berkenan disebutkan namanya, "Meskipun SMPN 2 Tulungagung ini hanya bertaraf SSN, tapi sekolah ini mampu bersaing dengan sekolah yang bertaraf SBI. Hal ini dibuktikan dengan naiknya peringkat dalam ujian nasional, yaitu dari peringkat 5 naik menjadi peringkat 3, out put juga bagus, hasil-hasil kompetisi yang diikuti SMPN 2 Tulungagung baik yang bersifat akademik maupun non akademik juga menunjukkan bahwa SMPN ini mampu bersaing dengan SMPN yang lainnya."

Berdasarkan hasil investigasi kru DIMëNSI, SMPN 2 Tulungagung juga tidak kalah dengan SMPN 1 dan 3 yang sudah mendapat label Internasional. Pasalnya, dalam hal fasilitas, SMPN 2 sudah bisa dikatakan hampir sama dengan sekolah yang bertaraf internasional. Hal ini terbukti dengan SMPN 2 yang bisa mengurus administrasi rumah tangga sendiri, ruang kelas yang sudah menggunakan fasilitas TV-e (Empero; SMPN dua; red), yang bisa langsung memberikan informasi penting dari sekolah ke kelas-kelas. Cara pengajarannya juga sudah menggunakan komputerisasi. Sekolah ini sangat optimis bahwa masyarakat masih mempercayakan SMPN 2 TULUNGAGUNG sebagai salah satu SMPN unggulan, meskipun ada SMPN RSBI. "Sekolah ini tetap meningkatkan kualitas dalam segala hal agar lebih bagus, tidak ada perasaan tertekan, optimis dengan perjuangan teman-teman, sebenarnya dalam perjalanan kita kalah dengan sistem, kalah cerdik. Tapi kita tetap mempertahankan dan berusaha dengan jujur." Imbuh Guru SMPN 2 yang tidak mau disebutkan namanya tadi.

Hal ini juga diperkuat oleh M. Abdul Manab, salah satu pengurus yayasan pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung, "Sekolah yang kami dirikan (Mts Darul Hikmah Tawangsari) sebenarnya bisa dikatakan Internasional, karena kami menekankan pada penguasaan dua bahasa asing, yaitu bahasa arab dan inggris. Tapi kami tidak menggunakan tema SBI, karena tidak bisa diterapkan disini, jaringannya kan juga dari luar negeri, di Jakarta aja nggak ada. Ukuran ujiannya kan harus internasional juga, tapi nyatanya ujiannya masih nasional, kan sama saja."

MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung, memang telah membuktikan bahwa dengan input yang biasa-biasa saja bisa menghasilkan output yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah berstandar nasional maupun internasional. Pasalnya, yang dapat menjadi calon murid sekolah ini syaratnya adalah lulus SD, tidak ada tes penyeleksian seperti sekolah-sekolah unggulan lainnya. Dengan program penguasaan bahasa arab dan inggris yang harus dikuasai murid pada awal masuk selama 3 bulan, murid-murid sekolah ini dapat diterima dengan mudah di sekolah-sekolah Luar negeri, terbukti ketika salah satu lulusan murid MTs Darul Hikmah ada yang menetap di New Zealand, Australia. Bahkan yang mendapat peringkat tertingginya adalah seorang anak yatim yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. "basisnya kita kan iklhlas tanpa tarif, konsep pendidikan di sini tidak muluk-muluk, tapi menerapkan teori-teori yang meningkatkan dunia pendidikan". Imbuhnya lagi.

Sementara itu dari pihak orang tua murid, "Sebenarnya kalau menurut saya pendidikan yang baik itu harus seimbang antara agama dan umum." Ungkap Suryani, salah satu wali murid SMPN 1 Tulungagung. "Maka dari itu, sebenarnya awalnya saya tidak terlalu setuju ketika anak saya ingin masuk SMPN 1, tapi lama-lama saya fikir ada baiknya memang. Dan bagi saya, masalah finansial itu tidak terlalu difikirkan, asalkan ada kompensasi yang jelas untuk wali murid". Imbuh Suryani yang saat ini menjadi guru Qur'an Hadits di MTsN Tulungagung. "Akan tetapi, untuk mengimbangi itu, anak saya kalau malam saya wajibkan untuk mengaji, biar imbang agamanya," imbuhnya lagi. Dia juga menambahkan, yang sedikit menjadi kekhawatiran adalah penggunaan internet, pasalnya dia beranggapan bahwa dengan menggunakan internet, memungkinkan adanya penyalahgunaan.

            Hal ini jauh berbeda dengan penuturan Musirah (41), seorang tukang bungkus brondong, "SPPne 150 ewu, durung buku-bukune jali he? duwik teko ngendi? Po rayo mending sing biasa-biasa ae? (SPP-nya 150 ribu, belum buku-bukunya, uang dari mana? lebih baik memilih yang biasa-biasa saja; red). Dia juga mengaku bahwa anaknya yang bernama Ika seharusnya dapat melanjutkan ke SMPN 3 yang RSBI jika memungkinkan, tapi hal itu tidak dipilihnya karena alasan ekonomi. Lagi-lagi, pendidikan menjadi tidak terjangkau karena  alasan yang klasik, kemiskinan.

            Dengan melihat realitas yang ada, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar tentang hakikat pendidikan yang sebenarnya. Kemunculan RSBI, program peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan setidaknya dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan demi untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, sesuai yang termaktub dalam undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimanapun bentuk latar belakangnya.  Adalah sangat ironis ketika peserta didik yang berprestasi harus 'menggigit jari' atas ketidakberpihakan nasib padanya, dan semua itu dikarenakan alasan kemiskinan yang kian menjerat rakyat. Terlebih, mengingat kondisi daerah Tulungagung yang mayoritas adalah masyarakat pesisir yang berada pada kelas sosial menengah ke bawah.

Mengingat, pendidikan yang menyeluruh adalah yang tidak hanya mengembangkan IQ (intelektual) saja, tapi juga aspek emosional, dan spiritual. Ketiga aspek itu mejadi lebih lengkap jika diimbangi dengan kemampuan daya kretifitas, sehingga dapat menciptakan perubahan-perubahan baru demi kelangsungan generasi bangsa. Karena pada dasarnya masyarakat saat ini sudah lebih pandai untuk memilih, terninabobokkan oleh sebuah pencitraan pada label ataukah pemenuhan atas kebutuhan dasar manusia akan pendidikan yang bisa memanusiakan manusia? //and; newn; vie; luxs// 


Tag: Diskriminasi, SBI, Menghapus SBI dan RSBI, Mungkinkah

Sebarkan Digg Delicious MySpace

Siapa saja yang merating artikel ini:

Komentar:

Defy Arbimapala 0 0
Sudah jelas, RSBI sebenarnya suatu peningkatan kesadaran "branding". Akan tetapi kita semua juga sudah mengerti RSBI apa yang sedang kita hisap.
Siapa yang tidak mengerti kesusahan yang ditimbulkannya.
Yang menjadi pertanyaan, Bagaimana menghapusnya? atau setidaknya mengubah caranya. Baik secara langsung maupun secara tidak.
andi_tulungagung 0 0
Defy Arbimapala: revisi UU Sisdiknas pasal 50 ayat 3 yang dijadikan acuan SBI

Silahkan login untuk memberikan pendapat