LAGI-LAGI MILITERISME 5
Kamis, 21 Okt '10 02:33
Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, tepat setahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduduki tahta tertinggi di negeri tercinta ini dinodai dengan aksi represif pemerintah. Aksi militerisme yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di berbagi tempat di Indonesia menelan korban.
Mengutip detik.com, demonstrasi mahasiswa di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat siang tadi berlangsung ricuh dan mencederai satu mahasiswa dengan luka tembak di kaki. Dalam menangani aksi tersebut, polisi dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur tetap. Penanganan aksi demonstrasi oleh aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi ini cenderung berlebihan dan tidak sesuai pola penanganan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap KAPOLRI Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
Bagaimana tidak, aksi polisi yang memberondongkan peluru tajam kepada ratusan mahasiswa menunjukkan aparat kepolisian lebih mendahulukan tindakan represif daripada preventif (pencegahan). Tindakan ini sudah menyalahi dari prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, prevenif dan masuk akal dalam pengunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 jo BAB I angka 6 tentang asas-asas penangulangan anarki.
Aksi militerisme ini telah menciderai proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah posisi mahasiswa yang merupakan bagian dari civil society (masyarakat madani) untuk melakukan control social terhadap pemerintah untuk mewujudkan Good Government. Aksi pengkebirian oleh militer merupakan sebuah cidera bagi cita-cita bangsa ini.
Sedikit flash back kebelakang, aksi represif aparat telah menjadi sebuah hal yang lazim dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Kita pasti teringat tragedi Malari, Semanggi ataupun Trisakti. Aksi represif militer seringkali menjadi alat terakhir oleh penguasa terhadap gerakan-gerakan intelektual.
Agaknya pemerintahan presiden SBY tak ubahnya sebuah rezim baru di negeri ini. Bagaimana tidak, aksi militerisme sebagai senjata utama dalam menciptakan stabilitas politik tidak ubahnya rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Bagimana dengan todongan-todongan senjatanya mereka menciptakan stabilitas politik dan kebisuan masyarakat dan kaum-kaum intelektual.
Fakta lain dari itu semua adalah sifat psykopat yang dimiliki para pemimpin negeri ini. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada rakyat Indonesia sudah di luar logika fikir kita. Ketakutan-ketakutan elit pimpinan negeri ini terhadap gerakan-gerakan dari bawah seolah menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan tindakan represif. Seolah-olah dengan todongan-todongan senjata mereka mampu untuk meredamkan gerakan-gerakan seperti di era rezim Soeharto.
Bagaimanapun juga, masyarakat tidak akan bungkam selamanya melihat ketertindasan dan ketidakadilan di negeri ini. Pemerintah tidak usah menodongkan senjata untuk meredakan gerakan-gerakan seperti ini. Pemerintah hanya cukup menepati janji-janji ketika kampanye dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini yang telah lama sekedar lama menjadi ilusi yang termanifestasikan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Sekali lagi, TOLAK MILITERISME…!!!
Tag: REFEKSI DI TENGAH MASTURBASI
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
andi_tulungagung: Penting
-
ketoles ARBIMAPALA: Penting
-
Die Key belajar nulis: Responsif
-
Oo Zaki: Perlu

Komentar:
karena hampir semua pun seperti itu..
gk aparat, gk masyarakat, gk mhsswa anarkis smw....
Silahkan login untuk memberikan pendapat