Persma

Delegitimasi Negara dan Fenomena Barbarisme 2

Penting +1 Prayudha Magriby

Kamis, 7 Okt '10 21:30

 

Dahulu perjuangan fisik didasari keinginan bangsa ini untuk mengusir penjajah. Awal kemerdekaan, konflik fisik muncul kerena perbedaan ideologi. Ketika reformasi perjuangan fisik ditujukan bagi kekuasaan yang lalim. Saat ini, saat segalanya dikatakan demokratis, bangsa ini justru saling adu senapan dan parang pada saudaranya sendiri hanya karena urusan perut dan amarah sesaat. Sepertinya peradaban kita justru semakin mundur.

Sebagai sesama manusia kita tentu teramat menyayangkan terjadinya berbagai konflik antar kelompok masyarakat akhir-akhir ini. Apalagi konflik tersebut hingga merenggut sejumlah nyawa saudara sebangsa kita. Padahal manusia pada dasarnya itu baik, penuh cinta kasih, dan ingin selalu hidup berdampingan dengan sesamanya. Itu kiranya mengapa manusia disebut sebagai mahluk berakal dan bernurani.

Manusia pula dibekali dengan nafsu agar manusia selalu berusaha menuju cita-cita kehidupan yang lebih baik. Namun, nafsu menuju cita-cita pula seringkali membuat manusia kehilangan kendali. Manusia menjadi begitu haus dengan materi dan kekuasaan hingga menggunakan berbagai cara yang merugikan sesamanya. Homo Homini Lupus: manusia menjadi serigala satu sama lain, begitu Thomas Hobbes mengibaratkan kondisi tersebut.

Memandang hubungan antar manusia perlu diatur maka lantas hadirlah konsep negara. Manusia dengan kesamaan cita-cita merelakan sebagian hidupnya diatur oleh negara. Negara mengatur berbagai segi kehidupan agar hak-hak kehidupan tiap manusia terjamin. Pula, hukum negara mencoba mengatur agar manusia tak selalu berkonflik dengan sesamanya.

Bangsa ini pula akhirnya bersatu membentuk negara. Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, telah tercatat keberadaan berbagai kekuasaan politik berbentuk  kerajaan yang bertujuan melindungi hak-hak masing-masing warganya. Hingga akhirnya kini kita menyadari bahwa kita diatur oleh norma-norma dari Negara Indonesia.

Jika teori selama ini mengatakan bahwa negara pasti akan mampu menjamin hak-hak kehidupan warganya, munculnya fenomena konflik kekerasan horizontal membuat teori itu sedikit berkurang faliditasnya. Kondisi negara yang ditimpa berbagai permasalahan membuat legitimasi kekuatan negara mulai diragukan warganya. Berbagai lembaga negara yang seharusnya mampu menjamin keadilan ternyata malah menjadi fihak yang memusuhi keadilan. Tidak ada kepastian sama sekali bahwa kehidupan esok dari seorang warga negara akan lebih baik.

Realitas semacam itu lantas menumbuhkan fikiran bahwa urusan perut, urusan kekuasaan, dan urusan-urusan nafsu pribadi lainnya menjadi yang terpenting. Kondisi tersebut mengantar sebagian warga negara kembali mempercayai cara-cara penyelesaian masalah seperti pada awal kehidupan manusia. Frustasi dan ketidakpastian atas permasalahan hidup akhirnya menyulut cara kekerasan sebagai jalan penyelesaian masalah.

Terdapat istilah transisi demokrasi atau transisi bentuk lainnya yang disinyalir menjadi sebab maraknya konflik horizontal. Lebih mudahnya kondisi ini disebut sebagai tercerabutnya akar-akar kebangsaan kita. Atas nama demokrasi lantas simbol-simbol negara dan tokoh-tokoh bangsa saat ini terlalu berlebihan diobok-obok oleh media massa. Atas nama demokrasi pula kearifan-kearifan lokal yang luhur distigmakan sebagai bentuk feodalisme. Kondisi tersebut membuat masyarakat seperti pada ungkapan anak ayam kehilangan induknya; tak punya pegangan.

Gejala Eksklusifisme dan individualisme saat ini hanya bisa diminimalisir dengan pemahaman akan adanya cita-cita besar bersama. Dengan pemahaman itu warga negara akan sulit untuk memilih jalan-jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Pemahaman tentang cita-cita bersama, keberagaman, solidaritas sosial dan landasan lainya telah tersusun apik pada Pancasila.

Jika saja para pengelola negara mampu benar-benar mengamalkan Pancasila maka legitimasi negara akan semakin kuat. Legitimasi itu akan membuat masyarakat percaya jika hak-haknya mampu terjamin tanpa harus saling serang. Dengan Pancasila pula bangsa ini akan memahami akan adanya cita-cita bersama yang harus diperjuangkan ketimabang hanya mengurusi perut dan amarahnya sendiri. Demokrasi juga harus disesuaikan menjadi demokrasi Pancasila. Maka, begitu mendesak bagi segenap bangsa Indonesia untuk kembali menggelorakan Pancasila dalam segala bidang kehidupan.

 

Tag: Konflik Horizontal
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace