Persma

GURITA NEOLIBERAL DALAM DESENTRALISASI 0

fildzah merah

Jumat, 6 Agu '10 00:42

 

Secara common sense, berbicara mengenai desentralisasi, yang terbayang di kepala kita adalah berbicara mengenai bagaimana sumber daya-sumber daya yang adadi pusat dan daerah dapat dialokasikan dengan baik, mewujudkan sebuah good governance, dan membuat kebijakan-kebijakan daerah yang lebih tidak terpusat atau dengan kata lain lebih deemokratis. Namun, desentralisasi merupakan kajian utama dari neoinstitusionalisme. Dimana seperti yang dijelaskan Vedi Hadiz dalam tulisannya bahwa neoinstitusionalisme merupakan aliran politik pembangunan yang mendasarkan asumsi-asumsinya pada teori ekonomi neoliberal.[1] Kenyataan tersebut tentu membuat kita bertanya dan memeriksa ulang makna dan praktek dari desentralisasi yang selama ini masih juga diartikan sebagai suatu mekanisme penjalanan pemerintahan yang efektif, untuk mewujudkan good governance, dan pemerintahan yang demokratis (tidak hanya terpusat di nasional) tersebut, tanpa melihat persoalan kepentingan kekuasaan yang lebih besar yang ada di dalamnya.

Penjelasan mengenai desentralisasi seharusnya lebih dilihat pada persoalan kepentingan kekuasaan yang lebih besar yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, sangat penting untuk melihat desentralisasi kaitannya dengan  struktur kekuasaan yang terbentuk selama ini, pasca Orde Baru. Seperti yang diungkapkan oleh Hadiz dalam tulisannya di Bab 1 buku ini, Orde Baru mewariskan sebuah struktur kekuasaan dalam politik Indonesia dimana perpolitikan Indonesia hingga saat ini masih dikuasai oleh elit-elit politik borjuasi (yang berasal dari Kelas borjuis dan tentunya berjuang untuk kepentingan borjuis). Hal ini tentunya sangat terkait dengan warisan buruk peninggalan Orde Baru lainnya, yaitu minimnya kekuasaan rakyat tertindas akibat minimnya  jumlah (baik secara kuantitas maupun kualitas) organisasi massa maupun politik berbasis rakyat tertindas (buruh, tani, nelayan, miskin kota), yang memang sengaja dibungkam selama Orde Baru, dalam politik Indonesia saat ini.[2]

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa desentralisasi tidak lain hanyalah sebuah bentuk perluasan kekuasaan dari struktur politik borjuasi yang selama ini memang menjadi struktur kekuasaan yang masih bertahan sebagai warisan dari Orde Baru. Persoalan-persoalan yang sering dimunculkan dalam desentralisasi seperti serangkaian pajak daerah akan melemahkan investasi, pilihan kebijakan yang belum didasarkan pada pilihan rasional, good governance yang belum terwujud, dan lain-lain, tidak lain hanyalah merupakan bentuk pengaburan dari desentralisasi itu sendiri. Pengaburan bahwa desentralisasi adalah sebuah bentuk perluasan kekuasaan borjuasi yang predatoris, yang dibesarkan di bawah sistem patronase  Soeharto yang begitu luas dan terpusat - yang menjalar dari Istana sampai ke desa-desa- dimana sebagian besar masih terus hidup dan berpengaruh.[3] Di samping pengaburan yang lain, bahwa sebagai bagian dari kebijakan utama dalam meoinstitsionaliasasi, desentralisasi ditujukan untuk melancarkan kepentingan-kepentingan neoliberal hingga ke tingkat daerah. Dengan kata lain, dapat saya simpulkan dari bacaan ini adalah bahwa desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal dengan kaki-kaki kekuasaan yang menjalar hingga ke daerah.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Hadiz, Vedi R. 2005. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.

 

---

[1] Vedi R. Hadiz. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto (Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 272.

[2] Ibid., 207-210.

[3] Ibid., 295.

 

 

 

Tag: desentralisasi, neo-Orde Baru, neoliberalisme
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace