Persma

Advokasi Sungai Kemuning Banjarbaru Kalsel (2) 1

Bagus +5 bung hakim

Selasa, 13 Jul '10 15:08

{{

Strategi para kontraktor sebagai kaki tangan pemerintah sudah seperti penjajah Belanda, mereka melakukan politik pecah belah sehingga kekuatan warga dipecah per RT bahkan ada sebagian warga yang dijadikan markose-markose inlander (RT.03 berinisial A dan RT.18 berinisial R) lebih parah lagi mereka selalu meng klaim pada setiap rapat pertemuan bahwa semua warga sudah menyetujui hasil rapat tersebut.
Sebuah praktik Refresif dan sepihak dari Pemko Banjarbaru yang diwakili oleh pimpinan proyek, jika Pemko tetap tidak mengindahkan keinginan warga kampung yang meminta pergeseran patok untuk melestarikan ritus sejarah kearifan lokal kampung batuah tersebut. Beberapa tempat dan bangunan serta benda yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bernilai untuk menjadi rekam jejak kota Banjarbaru sudah banyak yang berubah dan sebagian hilang tergantikan oleh bangunan baru yang benar-benar menghilangkan wujud peninggalan yang bernilai sejarah.Tugu simpang empat boleh berganti rupa sehingga menghalangi para pengguna jalan, kincir angin Komet boleh diruntuhkan dan diambil para pemulung besi tua, helikopter Rusia digusur entah kemana dan gedung pemuda Bina Satria sudah terlanjur beralih fungsi. Namun, bagi kampung Batuah tidak boleh kehilangan kolam Kai Dauk, karena warga tidak mau kehilangan "tuah" nya.
Pemko Banjarbaru tidak bisa dibiarkan saja membiarkan peninggalan yang bersejarah bagi kota ini berubah fungsi dan menghilang. Kesadaran sejarah perlu dibangun untuk memberikan suatu penerang dalam melanjutkan pembangunan kota ini. Bila Pemko masih tidak sadar sejarah tentang kota Banjarbaru, dan terus mengabaikannya, maka tidak ada yang dapat diharapkan pada elit yang tahunya membongkar, membongkar, dan membongkar sejarahnya sendiri. Warga Banjarbaru jangan berdiam diri, karena membongkar sesuatu yang bersejarah sama saja mengubur sejarah Banjarbaru, sejarah warga sendiri. Jangan sampai arwah Kai Dauk dialam kubur sana bakuciak, "Dalas Hangit, Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing".

}}

{{

Proyek Normalisasi sungai Kemuning yang sejatinya untuk kepentingan warga berubah menjadi momok yang menakutkan bagi warga karena ketiadaan kompensasi dan suasana semakin diperkeruh dengan adanya salah seorang warga yang diberitakan rela membongkar rumahnya sendiri untuk kepentingan proyek tersebut masuk pada salah satu koran lokal di Banjarbaru.
Setiap ada penindasan selalu muncul perlawanan. Kini perlawanan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tanpa perlu komando karena mereka kini lebih cerdas dan lebih mampu memahami perkembangan sosial politik. Perlawanan tak jarang langsung di dipelopori para petani, buruh, pedagang eceran, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Lihat saja ketika harga minyak goreng belakangan ini menjadi begitu mahal, para ibu tak tanggung tanggung melakukan aksi demonstrasi sambil membawa panci dan kompor.
Tanpa kesadaran rakyat akan haknya, penindasan dan perebutan hak rakyat sering tidak dianggap sebagai persoalan penting bagi kedaulatan rakyat. Sayangnya, perlawanan rakyat merebut hak-haknya seringkali dicap oleh Negara sebagai gerakan pemberontakan melawan Negara. Sehingga yang terjadi setiap penyelesaian konflik selalu menggunakan cara-cara kekerasan tanpa memperdulikan keberadaan rakyat.
Munculnya perlawanan rakyat baik di tingkat lokal maupun di tingkat Nasional merupakan perwujudan ketidakpuasan rakyat kepada para pemimpin dalam mengelola negara. Elitisasi kekuasaan jelas mengesampingkan peran rakyat selaku pemilik kedaulatan. Pengelola negara tidak melaksanakan mandat guna memberikan pelayanan terbaik hak-hak dasar warga negara. Aparat pengelola negara mengingkari sumpahnya sebagai pengayom, pelayan publik. Mereka malah seperti birokrat priyayi yang maunya dilayani, dihormati, dan selalu ingin didahulukan.
Dapat kita lihat dengan kentalnya kepentingan pribadi dan kelompok hingga mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih luas dan mendasar. Banyak elit yang merangkap sebagai pengusaha yang dipastikan terjadi konflik kepentingan ketika merumuskan kebijakan. Selanjutnya, kebijakan yang diambil pemerintah hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok pendukung pemerintah semata. Di depan publik mereka seakan-akan memihak rakyat, terutama pada saat kampanye. Tapi setelah terpilih janji-janjinya ditaruh di lemari dan tak pernah disentuh lagi. Kondisi seperti itulah, yang memicu perlawanan dari rakyat.

=

Warga yang merasa ter-zholimi ini, tidak bisa tinggal diam. Perlawanan harus dilakukan, kalau negosiasi mengalami jalan buntu dan aparat pemerintah semakin represif. Kalau wakil rakyat sudah tidak berpihak pada rakyat dan pemerintah tetap tidak peduli kepada rakyat kecil, maka para pemuda kampung batuah harus berani mengambil sikap Tolak Penggusuran atau Boikot Pemilukada. Jangan salahkan warga kalau terpaksa melakukan "Amuk Massa" seperti yang pernah dilakukan Pangeran Antasari saat melawan penjajah Belanda.
Buang keragu-raguan, kikis ketidak tahuan, Hentikan saling tuding dan menuduh, jangan mau dipecah belah. Saatnya sekarang kita berkawan, berkawan dan berkawan sekali-kali kalau berani kita melawan. Perubahan harus kita lakukan, karena Allah YME pun sudah berfirman dalam Al-quran "Sungguh Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga orang itu merubah nasib dirinya sendiri" sebab manusia diciptakan dari tanah, hidup dari hasil yang tumbuh dari dalam tanah dan mati pun berkalang sejengkal tanah. Maka perjuangan mempertahankan tanah dikampung Batuah hukumnya Wajib.!!!

}}

 

 

 

Tag: advokasi, legal standing
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace