Persma

Kebijakan Pemerintah Makin Tidak Masuk Akal 6

Penting +6 Kyo

Sabtu, 29 Mei '10 01:16

Kira-kira awal tahun 2010, pemerintah, diwakili oleh (yang katanya) wakil rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), membuat kebijakan yang sangat mengejutkan. Yaitu membeli mobil mewah "Royal Saloon" disaat dunia sedang mengalami keterpurukan moneter.

Mobil ini diimpor langsung dari Jepang, otomatis, harga yang ditawarkan juga tidak main-main: 1,3 milyar perbiji. Parahnya, pemerintah memesan sekitar 80 unit dengan alasan yang tidak masuk akal. Sebuah kalimat yang paling menyakiti hati saya adalah kalimat yang diucapkan oleh salah seorang menteri kabinet Indonesia Bersatu II (yang mana saya lupa namanya) mengenai alasan pembelian mobil ini, sedikit banyak berbunyi seperti ini, "Mobil (dinas) CAMRY kemaren kan udah lama, udah lima tahun, jadi udah waktunya ganti."

Saya, sebagai mahasiswa yang cukup mengerti rasanya hidup sederhana dan terkadang tidak memiliki apapun, tentu saja menganggap kalimat itu sebagai sebuah hinaan terhadap seluruh WNI yang berada taraf ‘Hidup segan, mati pun tak mampu'. Bayangpun, CAMRY, yang harganya 600 Juta++, yang (menurut saya) masih kincong sekali, harus diganti hanya karena ‘UDAH' dipake lima tahun!!

Padahal mereka yang disana adalah orang-orang pintar, mereka sudah pasti tahu bahwa mereka harusnya lebih mendahulukan kepentingan masyarakat sebelum melakukan program penggemukan badan. Itupun kalau dulu dia pernah dapat pelajaran PMP/PPKn/PKn/apalah namanya. Kalau mau sedikit bercanda mari kita bayangkan saja, uang 1,3 milyar dikali 80 unit, mungkin sudah bisa bikin kolam es dawet yang bisa dinikmati orang se-Indonesia secara gratis selama 1 bulan. Bahkan sisanya masih bisa dipakai buat renang. Itupun masih belum termasuk biaya perawatan, pajak, suku cadang, dan BENSIN. dan lain-lain.

"Itu kan bukan punyaku, anggap saja dari rakyat. Numpang pakai punya rakyat masa tidak boleh?" ujar Ketua MPR Tauifik Kiemas. KAMPRET!!!

Apakah etis jika pemerintah membuat ‘politik mercusuar' seperti ini ketika 32,53 juta atau 14,15 persen penduduk Indonesia (maret 2009) masih berada dalam garis kemiskinan? apakah etis para petinggi negara berlomba-lomba menjadi orang mewah menggunakan uang rakyat ketika rakyatnya kelaparan?

Perlu diketahui bahwa sedan ini menggunakan mesin bertenaga besar yang tentu saja akan menyedot banyak bensin (1 liter=12 km). Dan manusia yang tidak lulus kuliah sekalipun tahu bahwa BENSIN ADALAH SALAH SATU JENIS SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI. Dan saya ingat sekali bahwa Bu Made, guru saya waktu SD, berkata bahwa KITA HARUS MENGHEMAT SUMBER DAYA ALAM (YANG TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI) AGAR ANAK CUCU KITA BISA IKUT MERASAKANNYA. Jadi penasaran, dulu mereka diajari itu atau tidak ya?

Bicara mengenai sumber daya alam, baru saja (27/5) saya melihat siaran sebuah televisi swasta yang menampilkan beberapa narasumber dengan mengangkat tema tentang akan adanya kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM (dan saya yakin sekali bahwa sebentar lagi BBM akan semakin mahal jika kebijakan ini disahkan).

Saya tidak peduli sedikitpun dengan kebijakan apapun yang akan mereka ambil. Tapi yang akan saya bahas adalah alasan yang mendasari kebijakan ini.

Seorang narasumber mengatakan, "hal ini dikarena cadangan BBM semakin menipis dan harga minyak dunia semakin mahal." Jika kita hubungkan dengan kebijakan ‘Royal Saloon', bisa saya katakan bahwa pemerintah menelan ludah mereka sendiri. Bagaimana tidak? Setelah membeli mobil yang sungguh menguras kocek (dan bensin), kini mereka mengeluh akan tingginya harga minyak dunia lalu membebankannya kepada masyarakat. Goblok sekali bukan?

Padahal jika kita lihat lebih dalam, justru sebenarnnya yang diuntungkan dengan adanya subsidi BBM adalah masyarakat menengah keatas karena yang memiliki banyak kendaraan adalah golongan tersebut.

Mari kita ambil contoh kebijakan konyol lainnya.

Suatu hari saya membaca koran. Disana disebutkan bahwa Presiden SBY (pada waktu itu masih capres) tidak akan menaikkan gaji para pejabat tinggi negara. Tapi beberapa minggu setelah dilantik, peraturan negara yang menjadi prioritas pejabat tersebut untuk segera disahkan adalah mengenai kenaikan gaji. Saya ketawa panjang dan lebar melihat berita itu. Kerja belum becus, tapi malah memperkaya diri. Pakai uang rakyat pula!

Tidak berhenti sampai sana. Ketika KPK mengalami masalah (kasus century), pihak eksekutif dan legislatif malah mengurangi anggaran KPK untuk penanganan korupsi. Lagi, saya menertawakan kebijakan pemerintah. Karena bagi saya, kebijakan ini sungguh aneh. Mengapa? Karena ketika ‘cicak' sedang dirundung masalah kerena ingin membabat korupsi, eh, pemerintah malah mengurangi biaya operasionalnya. bukankan kebijakan ini merupakan tindakan yang semakin menyudutkan KPK? Saya ambil handphone dan langsung update status facebook: "tingkatkan dana foya-foya, kurangi dana KPK; itulah semboyan pejabat tinggi kita!"

 

Tag: indonesia, kebijakan, pejabat pemerintah
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace