Persma

Komentar:

arman dhani bustomi 0 0 Rabu, 10 Maret 2010 16:37

secara kolektif, tidak ada yang bisa disalahkan dari kerumununan. karena kerumunan merupakan individu.

yang salah adalah sebuah perspektif adalah perspektif. power make knowledge, dan sejarah dibuat oleh yang menang. organisasi, sefasis apapun, berusaha menjadi hero.

dan rakyatlah yang selalu menjadi korban!

Luki 0 0 Jumat, 12 Maret 2010 15:05

Apa yang disampaikan Kawan fandhy memang benar. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. dalam hal ini kekerasan jelas tidak diperbolehkan.

Demonstrasi atau aksi massa yang baik haruslah terdiri dari individu yang terdidik, terpimpin, dan terorganisir.

Terdidik dalam artian memahami sepenuhnya akan masalah yang disikapi, berlaku terpelajar, dan menjauhkan diri dari sikap-sikap preman (premanisme).

Terpimpin dalam artian massa punya kesatuan dalam sikap dan gerak (tidak bergerak berdasarkan spontanitas, semaunya, tidak terpecah-belah, dan mampu dikomando.)

Terorganisir dalam artian massa lebih dari sekedar komunitas, massa lebih dari sekedar gerombolan, dan massa bukanlah kerumunan liar. massa terorganisir adalah barisan solid yang memiliki basis kuat dan metode yang jelas dalam menjalankan aksi. Jelas dalam artian punya tuntutan yang jelas (apa yang diperjuangkan, digugat, dan dituntut), sasaran yang jelas (siapa penanggungjawab tertinggi yang digugat--sehingga aksi tidak meluber merembet ke tindakan dan perkataan yang tidak perlu), serta tempat dan waktu yang jelas (dimana dan kapan aksi itu dilakukan secara efektif, efisien, serta mampu menarik simpati, memberikan pemahaman pada rakyat, dan membangkitkan sedaran rakyat dengan resiko kerugian pada rakyat ditekan serendah mungkin.)

Massa bagaimanapun tidak boleh bergerak secara elitis. Ia harus merangkul golongan-golongan yang tertindas. Ia harus menggabungkan diri secara nyata pada rakyat. Tidak boleh bergerak gagahan dengan jargon usang agent of change atau kaum pembebas atau apapun. Karena hanya rakyat yang bisa membebaskan rakyat.

Bagaimanapun juga disisi lain kita harus sadar bahwa media massa, mayoritas dikuasai pemodal. Oleh karena itu mereka selalu bias dalam menayangkan demonstrasi. Demonstrasi yang layak diliput dan ditayangkan selalu diatur oleh kriteria sensasional. Jumlah massa yang besar dan kalau bisa demonstrasi itu berakhir rusuh.

Karena media dimiliki pemodal, maka mereka selalu menggunakan trik adu domba. Mereka memainkan skenario dan menggiring bahwa demonstrasi apapun pasti merugikan rakyat. Ketika ada demonstrasi serikat buruh maka rakyat dirugikan karena jalanan macet, ketika ada demonstrasi anti korupsi maka rakyat dirugikan karena demonstrasi meninggalkan banyak sampah, dan ketika suatu serikat pekerja transportasi umum mengadakan demonstrasi mogok maka rakyat dirugikan karena tidak bisa mengakses layanan transportasi umum. Nah, sadarkah kita bahwa media massa milik kaum pemodal selalu memainkan kata 'rakyat'? Ketika serikat buruh berdemonstrasi maka buruh bukan rakyat. Rakyat adalah pengguna jalan. Ketika ada aksi anti korupsi, maka demonstran yang terlibat bukanlah rakyat. rakyat adalah para petugas kebersihan pemerintah. Sedangkan ketika ada mogok dari serikat buruh transportasi umum, maka mereka yang mengadakan pemogokan massal itu dianggap bukan rakyat. Rakyat adalah pengguna alat transportasi umum. Sadarlah bahwa selama ini pemilik media massa menggunakan politik devide et impera, pecah belah lalu kuasai. Sesama elemen rakyat saling diadudomba.

Satu lagi istilah anarkis=kekerasan itu salah besar, kawan. Anarki berasal dari kata bahasa yunani archeon yang berarti negara dan ditambahi "a" yang berarti negasi. Sehingga anarki berarti tanpa negara. secara ideologis, anarkisme berarti adalah paham yang memperjuangkan masyarakat tanpa negara karena negara dianggap sebagai sumber penindasan. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan kekerasan.

Anarkis lebih sering digunakan sebagai cap jelek yang dilabelkan pada para demonstran atau aktivis yang bertentangan dengan pemerintah. Ini sudah terjadi sejak lahirnya Mayday. Patut kita pertanyakan mengapa label anarkis tidak pernah disematkan pada Satpol PP yang menggusuri rumah penduduk dan melibas kaum pedagang kaki lima (PKL)? Mengapa juga polisi dan tentara tidak pernah dianggap melakukan tindakan anarkis? Ini untuk menanamkan pemahaman bahwa aparat negara adalah aparat yang dilegalkan atau disahkan untuk menggunakan kekerasan.

FF Haq 0 0 Senin, 15 Maret 2010 11:18

Kita pers mahasiswa jangan samakan dengan yang lain. Kita punya cara sendiri bukan ikut-ikutan.

Arya Dwipangga 0 0 Rabu, 17 Maret 2010 02:28

kuliah.
lulus.
kerjo.
mbojo.
kentu.
ngawe anak.
dadi mbah.
mati.
melbu surgo.
ketemu pengeran.
mabok bareng neng telogo.
disambi kentu meneh ambek bidadari....
haya gogggyyyy....
okh,,,,fuck....Gaaaaaaatttttttt. ....

Fandy Lasinrang 0 0 Rabu, 17 Maret 2010 19:43

yooo...
kuliah
cr pacar
kerjo
mbojo
................
........... ..............
........................
...... ...................
......................
... ....................
.......................
m ati
mlebu surgo
mendem karo Bidadari....
manteb!

Silahkan login untuk memberikan pendapat