Persma

Melarang Buku George hanya Lelucon 4

Penting +7 Oo Zaki

Rabu, 30 Des '09 05:36

Hendra Ratu Prawira, yang katanya Mantan aktivis mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu boleh saja mengatakan bahwa Buku Gurita Cikeas karya George Junus Aditjondro "hanya ingin mencari sensasi dan menarik perhatian publik." (MI, 29/12). Boleh pula ia membuka kemungkinan, jangan-jangan "ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan George dengan bukunya ini." Apalagi Hendra punya pengalaman buruk? dengan George ketika, "sekitar 17 tahun lalu" mengadakan seminar bertema 'Urgensi Pembangunan Politik di Indonesia.' George, yang menjadi salah satu pembicara seminar itu dikatakan malah "melaunching harta kekayaan mantan Presiden Soeharto yang tidak jelas sumbernya," sehingga menyebabkan Hendra harus berurusan dengan Polda DIY (Ibid). Waktu itu, sebagai penyelenggara kegiatan yang harus bertanggung jawab, Hendra pasti berada pada posisi yang lemah. Dia harus berhadapan dengan Polda karena sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan.

Hendra, yang katanya mantan aktivis itu, juga boleh saja menyimpan dendam kepada George. Jika demikian, sayang sekali, Hendra pasti sangat kesulitan untuk mencari pipa saluran untuk mengalirkan dendamnya pada George. Hendra, juga boleh saja menyalurkan dendam pribadinya pada George, 17 tahun kemudian, hari ini. Tapi nampaknya, dengan menuduh buku George semata-mata sebagai lelucon politik, bukanlah saluran yang tepat bagi Hendra.

Kasihan sekali Hendra Ratu Prawira itu. Dia sepertinya sudah agak lupa bahwa siapapun yang mengucapkan kenyataan secara terang-terangan semasa Orba pasti berhadapan dengan aparat.

Setidaknya, saya bisa menangkap substansi dari berita yang diangkat Media Indonesia tersebut, dan seharusnya judul beritanya diganti, "Buku Gurita Cikeas hanya Lelucon Politik," menjadi "Dendam yang ikut Mengecam Buku". Kedengarannya lebih edukatif.

Heran saja, jika hendak menyalahkan George, ini jelas jalan yang keliru.

Masih di media yang sama (28/12), Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum boleh pula menganggap buku George "hanyalah buku yang penuh dengan sensasi, daya analisa rendah, serta lompatan-lompatan logika yang sangat insinuatif." Ia boleh menyamakan buku George dengan "sinetron-sinetron mistik atau infotainment gibhah." Atau dengan nada yang lebih keras, namun sempit, "Anas bahkan berpikir bahwa yang diharapkan George adalah bukunya terekspos luas dan mendapatkan iklan gratis, sehingga makin laris dan terus dicari."

SBY juga boleh, naik ke atas mimbar kehormatannya kemudian berpidato tentang sekerumit fitnah dan teror yang akan menghancurkan bangsa ini. MUI juga boleh menyiapkan ayat-ayatnya di belakang panggung. 

Namun buku, tidak boleh dilarang oleh siapapun tanpa ada alasan yang benar-benar bisa diterima akal sehat. Apalagi, sekedar disebabkan oleh dendam.

Jadi yang sesungguhnya layak disebut lelucon paling heboh tahun ini adalah pelarangan buku itu sendiri.

Lelucon yang lain:

"tim clearing house yang terdiri atas kejaksaan, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama untuk mengkaji buku itu." (Kompas, 30/12)

Parameter yang dikaji antara lain apakah buku itu mengganggu ketertiban umum. Tim akan memutuskan apakah buku itu dilarang beredar atau tidak. (ibid)

Melihat komposisi tim clearing house, jujur saja, saya sulit membayangkan bagaimana pola kerjasama mereka ketika mengkaji buku George. Kenapa tidak sekalian saja ditambahkan Satpol PP? Demikian juga dengan parameter yang digunakan, "ketertiban umum." Menyedihkan sekali tragedi ini. Marx dan Hegel benar juga, bahwa sejarah manusia, pertama kali sebagai tragedi, yang kedua kali sebagai lelucon."

Pelarangan buku, bukan lelucon yang sekedar ditertawakan!

Foto: ANTARA/Regina Safri

Tag: Buku, Banned
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace