Persma

Diskusi Bulan Desember 2

Responsif +6 djali

Senin, 14 Des '09 18:11

 

Bulan Desember ini banyak aksi massa di gelar untuk merespon isu-isu yang sedang berkecamuk baik di level internasional, nasional maupun local. Insting jurnalistik saya tergelitik untuk meliput aksi-aksi tersebut. Suatu gelombang massa yang dalam pandangan saya adalah parlemen jalanan upaya sadar manusia yang hidup di era demokrasi. Suatu hal yang sah di Negara demokrasi maka bagi saya tidak ada yang istimewa dari aksi/demonstrasi tersebut.

Berikut saya sertakan selebaran massa aksi (demonstrasi) semoga dapat menjadi bahan diskusi yang menarik.

 

 

Stop Intervensi Asing, Lindungi Buruh, Tani dan PKL

 

Resesi ekonomi AS yang berujung pada resesi ekonomi Negara-negara maju ternyata berdampak juga terhadap Indonesia, baik pada level ekonomi maupun politik. Sebagai Negara berkembang yang separuh APBN-nya berasal dari dana pinjaman, hutang dan investasi asing, menjadikan Indonesia sangat tergantung pada asing. Ketergantungan tersebut kini makin akut, terlebih ditengah situasi ekonomi global yang melesu. Ketergantungan inilah yang membuat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat. Pemerintah lebih memilih berpihak pada asing yang memiliki kepentingan ekonomi-politik di Indonesia.   

Menghadapi krisis, Rezim modal internasional yang terkonsolidasi dalam G-20 sedang mencari formula tepat agar dapat keluar dari labirin krisis ekonomi global. Konsekuensi logisnya adalah akan adanya eksodus modal besar-besaran dari Negara maju ke Negara berkembang. Namun di lain pihak, Pasca resesi ekonomi AS rezim modal internasional terpecah, muncul faksi-faksi kekuatan ekonomi baru yang siap beroposisi dengan AS, diantaranya China, India, Eropa, dan Amerika Latin.  Faksionalisasi ini akan berdampak pada laju persebaran modal yang sporadis, perebutan wilayah ekspansi ekonomi maupun perebutan pasar. 

Berkaca pada situasi tahun 1974 semasa Orde Baru, ketika itu terjadi peristiwa MALARI (malapetaka 15 januari) unjuk rasa mahasiswa menolak masuknya investasi asing dari Jepang kemudian berujung pada kerusuhan di Ibukota dan sampai pada selentingan isu pengulingan rezim Soeharto. Peristiwa MALARI merupakan efek dari pertarungan modal internasional, yaitu antara modal Amerika dengan Modal Jepang. Pertarungan modal ini di fasilitasi oleh elit militer yaitu Jenderal Sumitro dan jenderal Ali Murtopo.

Pertarungan Modal internasional ketika itu (Malari) memiliki kesamaan dengan pertarungan modal saat ini, berawal dari situasi krisis ekonomi global, adanya ekspansi modal di negara berkembang dan keterlibatan elit politik (politisi/militer) di level domestic dalam memfasilitasi kepentingan tersebut sampai pada situasi politik nasional yang bergejolak.

Pada Tahun 70-an terjadi krisis nilai tukar, peralihan dari standarisasi emas menjadi dollar dan berlangsungnya spekulasi di pasar financial, kedua hal tersebut menyeret pada krisis ekonomi dunia terutama di Negara-negara ekonomi maju. Indonesia di perebutkan karena memiliki potensi sumberdaya yang besar (minyak) karena ketika itu sedang dalam situasi boming minyak dan strategis secara ekonomi-politik untuk pengembangan ekonomi.

Posisi Indonesia di sini kemudian diletakan sebagai Negara tujuan modal/investasi. Hal tersebut di karenakan sumberdaya alam dan potensi pasar Indonesia yang mampu menciptakan keuntungan besar bagi pemilik modal. Rezim modal ini mendapatkan jalan mulus karena diamini oleh rezim yang berkuasa. Penguasa yang seharusnya berpihak pada rakyat justru berbalik arah menjadi pelayan untuk kepentingan asing. Intervensi asing lewat rezim modal internasional ternyata menghadirkan persoalan baru di Indonesia.

Persoalan muncul dari adanya kepentingan dan intervensi asing (modal internasional) yang dominan di Indonesia adalah disorientasi pembangunan kesejahteraan rakyat. Kemajuan ekonomi kemudian dimaknai dalam kalkulasi statistik semata sementara sector riil masyarakat urung mendapat perhatian. Fundamental ekonomi yang bersumber dari ekonomi rakyat seperti pertanian, home industry, pedagang kaki lima tidak mendapatkan tempat. Pengusuran PKL terjadi dimana-mana, petani merana terjebak persoalan mahalnya pupuk dan murahnya hasil panen, buruh berjuang sendiri untuk kenaikan upahnya, sementara angka penganguran semakin meningkat. Rakyat kemudian kehilangan hak-nya sebagai warganegara.

Isu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan HAM dan pengusutan skandal bank Century merupakan isu yang mesti dikawal bersama karena bagaimanapun permasalah tersebut telah melukai hati rakyat Indonesia. Namun yang paling utama dan paling penting adalah kembali kepada RESPUBLIKA, kembali pada kedaulatan dan kekuatan rakyat, kembali pada agenda-agenda kerakyatan, dan kembali pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Isu-isu kerakyatan sangat jarang dikumandangkan, kini harus menjadi agenda yang perlu diperhatikan dalam proses gerakan rakyat untuk menciptakan kemerdekaan secara utuh baik kedaulatan atas tanah, air dan udara. Suatu hak mutlak yang telah termaktub dalam konstitusi Negara kita. Tugas kita hari ini adalah menyusun agenda sistematis, perjuangan menuju RESPUBLIKA kembali  ke rakyat, mulai dengan apa yang kita bisa, bangun dengan apa yang kita miliki.

  

“Mendidik Rakyat Dengan Pergerakan;

Mendidik Penguasa Dengan Perlawanan.”

 

                                                                                                                                 

 

Tag: Massa Aksi, Demonstrasi
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace