Persma

Refleksi Kerusuhan Banjarmasin (1997) bag.3-habis 2

Bagus +5 bung hakim

Minggu, 8 Nov '09 21:47

Marginalisasi masyarakat secara politik dan ekonomi, harus diakui merupakan benang merah untuk memahami cerita sukses Orde Baru menciptakan sekaligus mempertahankan stabilitas politik maupun ekonomi selama 32 tahun. Melalui ideologi pertumbuhan yang dianut secara konsisten sejak awal Orde Baru, pemerintah menempatkan diri sebagai 'sinterklas', yang tidak hanya mengklaim diri sebagai pihak yang paling tahu apa yang terbaik untuk rakyatnya, melainkan juga berlaku sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pembagi kue ekonomi nasional. Kecenderungan sikap dan cara pandang elit Orde Baru seperti ini tampaknya merupakan konsekuensi logis dari pilihan pendekatan pembangunan yang mendahulukan perbaikan kehidupan ekonomi, dan menunda perbaikan kualitas kehidupan politik.

Sejak awal pemerintah Orde Baru memarjinalkan peranan partai dan ideologi, dan mengoptimalkan peranan birokrasi bahkan menempatkan birokrasi sebagai agen terpenting kea rah transformasi politik dan ekonomi. Berbagai kebijakan dibidang politik seperti depolitisasi masyarakat melalui 'massa mengambang', pembebasan birokrasi Negara dari politik melalui wadah tunggal Korpri, dan pengangkatan 20% anggota DPR/DPRD dari ABRI memperlihatkan dengan jelas posisi istimewa birokrasi dalam struktur politik Orde Baru. Celakanya, birokrasi dan rezim Orde Baru justru memanfaatkan jabatan dan posisi mereka, tidak hanya dalam rangka Patronase juga sebagai 'mata pencaharian' untuk memungut rente kepada masyarakat. Konsekuensinya dalam kehidupan ekonomi, masyarakat dibawah Orde Baru makin sadar pula bahwa mereka hanya menjadi 'objek' bagi obsesi ganda Negara : stabilitas politik yang mereduksi sebagai status quo, dan pertumbuhan ekonomi yang mempertajam distribusi pendapatan antara mayoritas masyarakat bawah dengan minoritas masyarakat menengah atas. Penolakan dan protes masyarakat lokal atas cara pandang dan perlakuan Negara seperti direpresentasi oleh birokrasi dan partai kepanjangan tangan birokrasi terhadap mereka itulah yang menjadi dinamika politik lokal.

Secara umum perlawanan (resisten) adalah semua tindakan oleh anggota kelas bawah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan yang dikenakan bagi kelas itu oleh kelas yang lebih atas. Semua bentuk penolakan dan protes masyarakat lokal, baik yang bersifat perlawanan terbuka, semi terbuka, maupun tertutup atau tersembunyi terhadap Negara serta representasi Negara Orde Baru. Ada dua bentuk cara perlawanan dari segi politik (James S Scott), pertama : perlawanan sungguh-sungguh dicirikan sifatnya terorgansisir, sistematis, kooperatif, berprinsip, mempunyai akibat-akibat revolusioner dan mengandung gagasan untuk meniadakan dasar dari dominasi. Kedua, perlawanan incidental atau epi-fenomenal biasanya tidak terorganisir, tidak sistematis, individual, untung-untungan dan mempunyai pamrih, tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner dan tujuannya hanya menyesuaikan dengan sistem dominasi yang berlaku.

Pada kasus Jumat Membara 23 Mei 1997, ada sejumlah fakta teknis yang tidak terjelaskan serta berbagai pertanyaan yang masih gelap akibat tidak transparannya laporan pihak penguasa keamanan. Data lapangan lain praktis tidak sama sekali tidak ada. Berdasarkan data yang sangat terbatas itu, sementara dapat disimpulkan, bahwa dalam sebuah kerusuhan sangat sulit untuk menentukan sebuah faktor tunggal penyebabnya. Berikut ini adalah spekulasi dan klasifikasi berbagai pernyataan mengenai kasus Jumat Membara di Banjarmasin.

1.   Sumber kerusuhan adalah rekayasa pelaku ketiga. Gubernur Kal-Sel Gusti Hasan Aman menyatakan, kegiatan mereka direncanakan dan dilakukan dengan rapi. Dilihat dari gerakan dan tempat-tempat yang dirusak, jelas yang menggerakkan ribuan massa itu adalah orang intelektual. Hasan Aman percaya, kerusuhan itu bukan spontanitas masyarakat, karena kerusuhan terjadi hampir bersamaan waktunya dan dilakukan dengan cara yang seragam. Menurutnya, PPP menggunakan Golkar sebagai sasaran, karena isu mengenai Organisasi Peserta Pemilu (OPP) terbesar itu mudah memancing emosi massa. Setidak-tidaknya, ada seorang tokoh PPP yang dicurigai kuat sebagai otak Jumat Membara.

2.   Kerusuhan, dalam pengertian tindak kekerasan tidak terkendali, dilakukan oleh para criminal, penjahat, penjarah dan sebagainya. Kapolda Mayjend. Namoeri Anoem menjelaskan, dari mereka yang terjebak hingga mati didalam toserba Siolatama, terbukti maling dan penjarah. Pernyataan ini diulang oleh Kapolri Letjend (pol) Dibyo Widodo. Banyak saksi mata dari atas gedung Banjarmasin Post yang menyaksikan para penjarah itu usai beroperasi. Ada yang masih menenteng tas berlogo Lima Cahaya atau Sarikaya berisi barang-barang jarahan, sementara tangan kanannya menenteng samurai atau pedang. Ada seorang pemuda yang masuk toko, dan keluar meluncur naik sepatu roda yang diambil dari toko itu. Dan ada sebuah becak yang diatasnya penuh barang-barang elektronik seperti kulkas, kipas angin, TV. Namun, tim pencari fakta Komnas HAM menegaskan, tidak semua korban adalah penjarah dan maling. Tim mengakui, umumnya mereka adalah sekelompok masyarakat miskin yang malang, dan menolak asumsi mereka adalah penajrah.

3.   Jumat Membara adalah kerusuhan terbatas yang skenarionya dirancang dan dikerjakan oleh pihak tentara. Target skenario semacam itu, menurut pandangan ini ialah mendiskreditkan PPP. Namun, skenario berlangsung tidak terkendali sehingga kerusuhan menjalar kemana-mana. Dekan FH Unlam Viktor M Sopian percaya, skenario ini memang betul ada, misalnya karena ada mobil pick-up yang kelihatan membawa jerigen bensin ke pusat kerusuhan dan isinya dipakai untuk membakar Mitra Plaza.

4.   Kerusuhan Banjarmasin adalah letupan konflik ideologi politik, karena Jumat Membara memang pertarungan fisik antara masa pendukung Golkar dan PPP dalam hari terakhir masa putaran kampanye. Menurut ketua PP Muhamadiyah Amien Rais, ada skenario untuk mendiskreditkan umat Islam. Amin Rais percaya, masyrakat menghendaki pemilu jujur, adil dan bersih. Masyrakat menuntut perubahan, jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, mereka akan menunjukkan kekuatan dalam skala yang lebih besar.

5.   Jumat Membara sesungguhnya adalah letupan keresahan sosial yang sudah lama, terutama akibat kesenjangan ekonomi. Dan kerusuhan tersebut sebagai titik kulminasi dari kesenjangan ekonomi tersebut.

6.   Jumat Membara adalah letupan kerusuhan berlatar belakang agama dan ras. Namun, ketua tim pencari fakta Komnas HAM Baharudin Lopa menegaskan, tidak ada bukti sama sekali bahwa konflik agama berperan dalam kerusuhan jumat membara. Baharudin Lopa menyatakan, kerusuhan merupakan akibat dari eskalasi kegiatan kampanye pamilu 1997 yang tidak dapat dikendalikan pimpinan OPP yang bersangkutan. Meskipun demikian, laporan akhir Komnas HAM menyebutkan, hubungan antar umat beragama belum mantap, begitu juga mengenai perusakan toko milik cina, memberikan indikasi kesenjangan hubungan ras yang menimbulkan berbagai prasangka dan kecemburuan yang sewaktu-waktu dapat pecah menjadi konflik disertai kekerasan.

Secara umum, enam skenario diatas menyangkut faktor-faktor sesaat yang dianggap bisa menjelaskan berbagai faktor pemicu kerusuhan itu sendiri. Namun, seperti refleksi sebelumnya, setting konflik di Banjarmasin telah muncul jauh sebelumnya.

n­­_n

 

Tag: lokal, daerah, konflik
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace