Persma

Membangun Trauma dari "Cicak Vs Buaya" 10

Bagus +7 JoyceKontraRevolusi

Jumat, 6 Nov '09 15:17

Bagaimana kita memosisikan diri di tengah hiruk pikuk drama "KPK cum rakyat versus aparatur hukum negara" saat ini? Bagi saya pribadi, momentum ini memang memiliki kapasitas politis besar yang dapat dimainkan oleh siapapun. Bisa dipahami akhirnya jika kita secara reduksionistik membaca sekilas fenomena over exposure tema "Kriminalisasi KPK", sebagai salah satu bentuk pengalihan isu. Dalam beberapa aspek saya memang sepakat dengan model pembacaan tersebut.

Terdapat kemungkinan bahwa proses injeksi informasi publik dengan topik mafia peradilan ini, merupakan usaha eskapis untuk mengalihkan rakyat dari problem lain yang lebih penting, seperti pemaparan dan target - target program seratus hari kabinet baru SBY, maupun ketidakjelasan kasus dana talangan bagi Bank Century.

Pendek kata, secara substantif, drama" KPK dan rakyat bersatu melawan POLRI dan jajaran penegak hukum korup lainnya" ini harus disikapi secara berjarak, dan hati - hati agar kita tidak terjebak pada usaha pengalihan isu oleh pihak - pihak yang berkepentingan (baca: pemerintah).

Sayangnya, kesimpulan semacam itu cenderung menutup ruang tafsir yang berbeda, dan lebih mengkhawatirkan, karena akan menuntun kita pada model tafsir monolitik. Suatu paradoks pun terjadi. Betapa kita, sebagai eksponen mahasiswa yang memiliki akar historis pada usaha - usaha melawan tafsir tunggal penguasa, malah melakukan hal serupa saat membaca suatu permasalahan.

Beberapa diskusi dengan sebagian kawan yang lebih pantas disebut "aktivis" dibanding saya, seringkali sampai pada kesimpulan macam itu. Bahwa setengah juta - dan banyak massa lainnya yang terus bertambah setiap detik - pendukung Bibit - Chandra di facebook , plus semua pihak yang mencurahkan energi dalam diskursus soal KPK dari berbagai bidang, hanyalah domba - domba yang tengah diarahkan secara tidak sadar oleh gembala "yahud" bernama pengalihan isu.

Yang ingin saya utarakan adalah potensi lain pembacaan dari sebuah diskursus kriminalisasi KPK. Kita memiliki sejarah panjang momen pemantik semangat untuk memberantas korupsi. Dari Buloggate-nya Akbar Tanjung hingga skandal Urip Tri Gunawan tempo hari. Namun, belum banyak memang, kasus yang secara revolusioner memaparkan praktik bernama "mafia peradilan" segamblang kasus Masaro brothers kali ini. Jika duet Artalyta dan Urip mengantarkan kita pada temuan praktik korupsi sistematis dalam konteks praksis, maka saat rekaman sadapan KPK betul secara materiil, publik Indonesia kini mendapatkan pembelajaran mengenai operasi mafia peradilan dalam kerangka metodologis.

Jika terbukti benar secara yuridis nantinya, saya membayangkan bahwa kasus ini akan menjadi tonggak besar di masa depan dalam membaca peta bagaimana korupsi menggejala dan melakukan manuver dalam menyerang balik usaha - usaha anti korupsi, di negara ini. Dan hal itu bukan lagi sekadar wacana ataupun gunjingan di belakang tanpa bukti.

Momen ini, terlepas dari konteks kebenarannya yang masih terus menggelinding, penting untuk dijadikan tonggak "reactivation of chosen trauma" bagi usaha preventif menghabisi praktik korup negeri kita. Konsep yang saya pinjam ini sebenarnya terilhami langsung dari istilah yang digunakan oleh Vamik Volkan dalam tesis ilmiahnya "Transgenerational transmissions and chosen traumas: An aspect of large group identity". Dalam karyanya tersebut, Volkan melakukan sebuah pembacaan bagaimana ambisi ethnic cleansing Albania oleh pemerintahan Slobodan Milosevic di Serbia, berangkat dari usaha mengangkat kembali memori kolektif pentingnya wilayah bernama Kosovo bagi identitas nasional etnis Serbia. Mobilisasi massa untuk membenarkan usaha itu dengan membawa - bawa fakta historis perang etnis Serbia melawan kekaisaran Turki di Kosovo pada tahun 1389. Dihubungkanlah kejayaan etnis Serbia pada wilayah yang bernama Kosovo, dan ketika wilayah itu lepas, maka diandaikan lepas pula kejayaan bangsa bernama Serbia.

Berkaca pada kondisi bangsa kita, usaha macam ini tentunya amat familiar. Kita akrab dengan beragam traumatisasi. Mulai dari paranoia luar biasa disintegrasi bangsa yang sering disamakan dengan kondisi pasca-Paregrek yang dialami Kerajaan Majapahit, hingga traumatisasi yang berkaitan dengan PKI pasca 1965. Dampaknya pun masih kita rasakan hingga kini, dengan masih alerginya masyarakat pada "komunis yang atheis", dan masih munculnya ketakutan kemungkinan satu daerah lepas dari "pangkuan ibu pertiwi".

Pola serupa sebenarnya juga disasar Pramoedya saya pikir, melalui mahakaryanya "Arus Balik". Dalam novel tersebut, Pram berusaha melakukan transmisi ide mengenai trauma akan "kehilangan kejayaan dalam bidang maritim" yang berimplikasi pada ketertundukan kita terhadap dunia Barat (direpresentasikan dengan kejayaan Portugis di Nusantara, selepas Demak batal menyerbu Malaka). Pram pun seakan memberi penegasan soal trauma itu saat menceritakan proses kepengecutan Sultan Trenggono yang berkhianat pada cita - cita luhur pendahulunya, yaitu Adipati Unus, dengan beralih pada kebijakan yang bernuansa agraris.

Membaca Arus Balik akan membuat kita mengalami trauma yang bersifat retroaktif. Yang membuat kita tidak lagi memedulikan bentang waktu maupun akurasi fakta historis. Karena trauma ini berbentuk ide yang mampu diamini secara kolektif, sehingga menemukan aktualitasnya saat dibaca bersamaan dengan kondisi riil yang kita alami. Faktanya memang, hari ini kita (tetap) hancur di laut, dan (masih) dijajah oleh Barat.

Berangkat dari ilham tersebut, saya membaca kemungkinan kini, bahwa narasi "Cicak Vs Buaya" punya potensi untuk menjadi ide besar yang bersifat traumatik. Dan ide ini perlu untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Dalam hal ini trauma akhirnya dibangun untuk membentuk sebuah titik tolak identitas kita. Ia sekaligus kelindan antara sejarah kolektif maupun pengalaman personal mayoritas publik. Belum banyak narasi korupsi yang mampu melibatkan banyak pihak secara tulus seperti kasus KPK sekarang.

Karena itulah saya merasa bahwa momentum ini punya alternatif lain pembacaan. Bahwa dari kasus "Cicak vs Buaya" ini, trauma kolektif perihal korupsi bisa dibangun, dan ditransmisikan ke generasi selanjutnya. Di masa depan, saya membayangkan, kita bisa berharap narasi traumatik itu akan bercerita ataupun dibaca sebagai "kelumpuhan demokrasi ditangan sistematisnya operasi mafia peradilan, dan usaha balik masyarakat melawannya (dengan mendukung KPK) untuk merebut martabat bangsa sekali lagi".

Terlalu prematur memang, untuk mengaitkan ini pada usaha pemberantasan korupsi dalam praksis. Mengingat KPK pun hadir pun sebagai solusi sela, bukan solusi jangka panjang. Namun saya membayangkan bahwa peluang pembentukan diskursus anti korupsi secara masif, bisa dimulai secara sistematis memanfaatkan momen ini. Karena diskursus trauma cukup punya potensi untuk dimanfaatkan. Bagaimana menurut anda?

Tag: kriminalisasi KPK, trauma, korupsi
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace