Refleksi Kerusuhan Banjarmasin (1997) bag.1 - Pengalaman

Refleksi Kerusuhan Banjarmasin (1997) bag.1 4

Minggu, 1 Nov '09 17:28

Revolusi adalah praktek, tugas pergerakan adalah menyusun penjelasan sistematis tentang revolusi sebagai tindakan melangsungkan pembebasan untuk kelas tertindas oleh kelas tertindas dan dalam konteks ketertindasan masing-masing. Itulah paragraph pembukaan revolusi dalam manifesto Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Maka dalam rangka memulai membangun komunikasi politik antara massa dan pergerakan supaya terjalin, perlu kiranya diadakan sebuah telaah dalam rangka membongkar selubung penindasan dan memberi petunjuk bagi pergerakan rakyat, sehingga terjadi transformasi pergerakan dari mesianik ke ideologis.

Pada tulisan kali ini akan mencoba menjabarkan atau lebih tepatnya mencari akar historis sehubungan dengan perlawanan masyarakat tingkat lokal di Banjarmasin dengan cara khas mereka tersendiri. Pilihan pada peristiwa kerusuhan Jumat Membara di Banjarmasin pada pemilu 1997 menjadi acuan terdekat (berhubung keterbatasan data dan referensi), dimana kita akan melacak embrio pergerakan sekaligus mendeteksi akar ketertindasan pada masyarakat lokal dan mencermati kaitan antara formasi Negara, struktur dan format politik, proses pemilu dan respons masyarakat terhadapnya.

Pemilu 1997 adalah pemilihan umum yang keenam (terakhir) yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru. Kegagalan format pemilu ini dalam mewujudkan kehidupan politik yang adil dan demokratis terlihat pada kenyataan dilapangan bahwa keterlibatan dan intervensi pemerintah yang berlebihan sehingga kepentingan pemerintah lebih terjamin daripada aspirasi dan kepentingan rakyat, meski diatas kertas tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sepanjang Orde Baru selalu berada di atas 90 persen.

Kerusuhan Banjarmasin pada pemilu 1997 ini menjadi penting untuk dikaji lagi, selain untuk senantiasa mengingatkan kembali kepada lapisan masyarakat juga ingin memperjelas efek Redemokrasi yang terjadi di daerah setelah gerakan Reformasi menumbangkan rezim Orde Baru.

Sejak awal kelahirannya, Orde Baru tidak menempatkan diri sebagai institusi politik yang netral. Cara pandang koalisi elit-militer dan ekonom-teknokrat Orde Baru secara sadar dan sengaja (by design) menempatkan masyarakat di luar lingkaran proses politik yang berlaku. Berbagai kebijakan tentang pemilu, partai politik dan Golongan Karya, serta MPR, DPR, DPRD memperlihatkan lemahnya posisi masyarakat ketika berhadapan langsung dengan Negara Orde Baru. Melalui birokrasi, ABRI dan Golkar sebagai organisasi kepanjangan tangannya, Negara cenderung ‘mendikte’ dan bahkan memaksa kepentingannya agar menjadi bagian, dan dianggap sebagai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Barangkali dalam konteks itulah dinamika politik lokal, terutama sekitar pemilu 1997 yang lalu perlu kembali dilihat dan dicermati.

Sejak masa Orde Baru, Banjarmasin bukan barometer suhu politik nasional. Bagi urang (orang) Banjar, sebagaimana halnya bagi orang luar, politik dipercayai bukan prioritas bagi kehidupan keseharian mereka. Masyarakat Banjar lebih dikenal dengan stereotype mereka sebagai pedagang yang piawai. Di Banjarmasin memang jarang, dan hampir tidak pernah terjadi pergolakan politik yang signifikan. Menurut Gubernur Gusti Hasan Aman, sudah puluhan tahun sejak 1966 hingga 1997, tidak pernah terjadi kerusuhan di Banjarmasin. Ketegangan paling jauh hanyalah berupa isu-isu politik lokal. Karena itu, pecahnya kerusuhan di Banjarmasin sangat mengejutkan banyak orang. Pertanyaan pokoknya, apakah peristiwa tersebut semata-mata merupakan manifestasi konflik politik atau bukan. Dengan jawaban apapun, faktor apa saja yang bekerja menciptakan suatu situasi yang memungkinkan meletusnya kerusuhan dan mengapa faktor-faktor tersebut bisa muncul. Untuk itu, diperlukan penjelasan longitudinal (vertical dan horizontal) tentang sketsa kota Banjarmasin pada khususnya, dan masyarakat Banjar serta propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya.

Pada tanggal 23 Mei 1997, Banjarmasin dilanda kerusuhan massal pada hari terakhir putaran kampanye yang dilakukan Golkar menjelang pemilu 1997. Dilihat dari skala kerusuhan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai “Jumat Membara” ini sebagai termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Namun, akibat ketertutupan pemerintah, tidak ada laporan yang akurasinya bisa dipercaya penuh mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan pada waktu itu. Dibandingkan dengan skalanya, berita-berita pers sangat terbatas dan tidak sebanding.

Menurut sensus tahun 1995, penduduk Banjarmasin berjumlah 534.025 jiwa (statistik kota madya Banjarmasin). Banjarmasin adalah salah satu dari 10 daerah tingkat II Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai pusat pemerintahan dan ibukota propinsi, Banjarmasin dalam administrasi pemerintahan berstatus kota madya, yang memiliki 4 kecamatan dan 50 desa. Luas daerah Banjarmasin 72.000 km², dengan hampir keseluruhannya merupakan daerah perkotaan. Sebagian besar dari populasi masyarakat berdiam di atas wilayah kota yang berawa-rawa, dengan pola yang tidak teratur. Untuk ukuran sebuah ibukota propinsi, apalagi sebuah kota besar modern, banyak kawasan pemukiman di Banjarmasin yang dapat dikategorikan sebagai daerah kumuh.

Secara tradisional, kebanyakan penduduk Banjarmasin, yang lebih dikenal sebagai etnis Banjar, mereka hidup dari berdagang, termasuk dengan dunia luar. Kehidupan berdagang membuat orang banjar relatif merdeka dalam bertindak. Pada masa keemasan usaha hasil hutan (HPH) misalnya, mayoritas perusahaan HPH lebih suka mempekerjakan buruh non banjar, karena beranggapan orang banjar susah diatur. Keterbukaan terhadap dunia luar juga memungkinkan terbukanya jalur-jalur politik hingga ke tingkat nasional, yang memungkinkan munculnya beberapa tokoh nasional asal Banjar. Menseskab Saadilah Mursyid dan ketua MUI Hasan Basri misalnya muncul di pentas politik elit nasional. Dalam derajat yang berbeda-beda, kedua tokoh ini dipercaya ikut memicu meledaknya Jumat Membara.

Banjarmasin adalah basis utama NU dan Masyumi. Pada Pemilu 1955, partai politik bernuansa Islam mendominasi lebih dari 82 persen perolehan suara, tersalur pada Partai Nahdlatul Ulama (49,5 persen) dan Masyumi. Parpol berhaluan nasionalis, yaitu PNI, hanya bisa memetik sekitar enam persen suara. Pada pemilu 1977 dan pemilu 1982, PPP masih menang di Banjarmasin, karena ada asumsi bahwa PPP identik dengan Islam. Tetapi pada pemilu 1987 dan pemilu 1992, PPP mulai kalah. Golkar yang membuat pergeseran keras politik saat itu memunculkan banyak reaksi negatif pada masyarakat, sekalipun para tokoh Golkar setempat juga beragama Islam, mereka tidak lagi dianggap sebagai mewakili aspirasi umat.

Selanjutnya Insya Allah kita akan merefleksikan pemetaan situasi politik lokal Banjarmasin yang akan sedikit berbeda dengan politik aliran di tanah jawa yang membagi formasi masyarakatnya dengan Priyayi, Santri dan Abangan (Clifford Geetz) serta memcoba meraba sistem Oligarki, baik sosial-politik maupun ekonomi-politik pada masyarakat Banjar. n_n

Tag: lokal
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace

Terkait:

Menilik Peran Pemuda/Mahasiswa Harapan Banua Banjar?
Senin, 22 Feb '10 16:38
Transisi Demokrasi dan Pilkada Kalsel 2010.
Sabtu, 20 Feb '10 21:38
Renungan Pilkada Kalimantan Selatan
Sabtu, 30 Jan '10 12:24

« Catatannya si Berang-berang Panjang Tulisan Berita PERSMA.COM »

Siapa saja yang merating artikel ini:

Oo Zaki: Perlu
Rizki: Responsif
Kemuning: Penting
FF Haq: Bagus

Komentar:

Irwan Bajang 0 0 Minggu, 1 November 2009 19:23: penjelasan yang runut dan rinci tentang konflik lokal di Banjarmasin..
saya tunggu kelanjutannya Bung!
Wih..makin produktif aja pak mandor menulis...
Aha Gambreng 0 0 Senin, 2 November 2009 19:13: aduh... kok acak-acakan bgt atasnya...
djali 0 0 Senin, 2 November 2009 20:37: Lebih cocok jd Antropolog... hehe

Clifford Geetz di Banjar...wah spertinya menarik.
bung hakim 0 0 Selasa, 3 November 2009 19:23: Terima kasih kawan, penjelasan rinci akan saya posting dari data tim investigasi pencari fakta oleh Komnas HAM yang diketuai langsung Bpk Baharudin Lopa (datanya ada), tetapi setelah refleksi bag.2
Trus tulisan acak karena saya copy paste ke persma ada problem teknis dikit, sorry bung.
Nah, terakhir kenapa saya pilih antropologi atau tepatnya sosiologi (tidak pake Marxisme dll) karena kita indonesia bung?
pokoke kita sharing ajalah, saya tunggu kritik dan saran dari kawan-kawan semua
n_n

Silahkan login untuk memberikan pendapat

Persma

Refleksi Kerusuhan Banjarmasin (1997) bag.1 4

Terkait:

Siapa saja yang merating artikel ini:

Komentar:

Tentang Persma

Persma

Refleksi Kerusuhan Banjarmasin (1997) bag.1 4

Terkait:

Siapa saja yang merating artikel ini:

Komentar:

Tentang Persma

Login