Keluarkan Jurus Sebelas Jarimu! (03-habis) - Tematik

Keluarkan Jurus Sebelas Jarimu! (03-habis) 0

Jumat, 16 Okt '09 21:36

“Tak usah banyak berpikir, keluarkan jurus sebelas jarimu!”, begitu kata seorang teman, saat penggusuran Unit Kreatifitas Mahasiswa (UKM) di IAIN Sunan Ampel Surabaya (Juli/25/07). Sebelas jari, kiranya ini diksi yang tepat untuk menamai aktifitas penulisan. Kita dan tulisan; dua sejoli yang tak akan pernah ‘pisah ranjang’ memperjuangkan hak-hak rakyat, pendidikan yang semakin tak tentu arah, kemiskinan yang tak terbendung—yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Terlalu sempit memang jika kita, (maaf jika terlalu kasar) sebagai “kelas menengah” yang sedang meneguhkan ‘kedirian’, serta kalangan birokrasi pemerintah—khususnya dalam pendidikan, para akademisi yang hanya kenal buku dan buku; buta realitas seutuhnya, masih berpandangan bahwa pendidikan adalah inti dari permasalahan. Menaruh pendidikan sebagai ruang determinis ini membuat jalinan pengetahun yang serba kompleks menjadi kabur. Akhirnya, tak sedikit orang mamahami pendidikan sebagai kerunyaman di negeri ini; sebuah misteri—dampak pendidikan negara yang terjajah.

Banyak pula para pemerhati pendidikan yang kebingungan mengotak-atik ketakselaran pendidikan dengan segala hal. Drama pendidikan berakhir dengan selembar ijasah; sad ending. Kita pun ternyata juga mengalami nasib yang sama; kalangan ‘semi’ akademisi yang sedang kebingungan merintis arah. Dengan bekal mengenal abjad A-Z, pena yang terbuat dari “bulu merak” itu siap menyayat wajah bangsa; sebuah negara yang terbentuk dengan menciptakan pahlawan-pahlawan besar, tukang becak tertindas dalam pembentukan negeri ini karena hanya sebagai tukang becak.

Para pemegang kekuasaan di Jakarta sana juga pastinya merasa ‘enak-enak bingung’; serius dan tidak serius dalam mengurusi pendidikan beda tipis. Negara yang tak mampu lepas dari PBB, Bank Dunia, kesepatan bilateral dan multilateral, perdagangan bebas, demokrasi, (neo) liberalisme, globalisasi, yang akhirnya malah mengobral apapun yang dimiliki negeri ini; dengan mengorbankan orang miskin, manusia dipaksa agar mengenyam bangku pendidikan, kita dipaksa kerja dengan dalih sistem hukum yang sudah mengatur, yang tergusur tetap tergusur, kita disuruh membayar pajak atas kepemilikan; barang dan tanah—sedangkan pejabat hanya membayar murah pajak gara-gara dia orang pemerintah. Atas dalih reformasi, ternyata pengemis tetap pengemis, PKL tetap PKL, pengusaha tetap pengusaha, modal tetap milik kalangan berpunya, industri rumah tangga tetap aus, penggemar sekolah tetap menjadi pengemar sekolah; meski tahu dengan berpendidikan setinggi-tingginya tak akan dihargai di negeri ini. Sia-sia sudah pengorbanan—bagi yang mengaku—aktivis 1998; puluhan nyawa sudah melayang, ratusan orang hilang, tenaga terbuang percuma…

Seperti yang pernah dalam judul Berduri, Tapi Diminati—tulisan ke dua dari rangkaian tulisan ini, bahwa pendidikan dapat digunakan dengan orientasi apapun. Menganggap permasalahan yang ada di negeri karena sistem pendidikan yang sedang bermasalah dapat dibenarkan, meski tak sepenuhnya. Meskipun tujuan pendidikan tidak menciptakan “orang yang bijaksana” seperti yang pernah dilakukan orang Yunani Kuno dan Hindu di Nusantara dulu, pendidikan tetap dianggap sebagai bentuk riil perlu adanya “pembanguanan”. Tak salah jika pemikir bebas di negeri tak dihargai. Benar juga jika industri rumah tangga bertumbangan karena kalah bertanding dengan industri besar dalam ‘turnamen’ membangun perekonomian negeri, yang akhirnya negara pun juga tidak bisa mendanai pendidikan. Dalam artian, segala bentuk apapun yang tidak pas dengan pembangunan harus siap-siap kena ‘gusur’ dalam kencah kehidupan ini.

Pembangunan. Itulah yang selalu digembar-gemborkan Soekarno dan Soehato, bahkan sampai sekarang, untuk menumbuhkan dan sekaligus menghancurkan apapun yang tidak sejalan dengan ‘pengetahuan’ yang sedang berkuasa. Kemiskinan akhirnya disamakan dengan kebodohan. Bukti kongkrit penyisihan yang dilakukan negara atas mereka yang lemah mengasah kemampuan diri—yang berangkat dari pandangan sekarang bahwa tenaga bukan diartikan ‘kepemilikan’ yang akan dijual, seperti dalam pandangan Karl Marx, tapi tenaga sama dengan harga dalam diri yang tak dapat dipisahkan dari si empunya. Pastinya harga akan terus di-up date oleh si penguasa medan. Kepemilikan lambat laut akan berlebel ‘usang’, tidak berlaku. Buta huruf tidak lagi diartikan tidak bisa membaca dan menulis. Tapi buta huruf sama dengan gagap teknologi atau minimnya skill yang ada dalam diri.

Dari sinilah kita bergerak. Penyisihan dan penyingkiran terhadap mereka yang dilemahkan perlu dikisahkan dalam buku besar sejarah Indonesia. Yang tidak hanya mengenal para pahlawan yang dimetaforkan; tentang tuhan-tuhan yang menjadi idola, tapi juga mengenal bahwa negara telah membodohkan anak bangsa. Negara telah memiskinkan rakyatnya. Negara yang benar-benar melanggar konstitusi. Negara yang menjadikan orang bodoh dan miskin sebagai tumbal. Negara yang menciptakan buruh-buruh dalam pendidikan. Negara yang memproduksi pengangguran terdidik.

Bagi Anda yang merasa disisihkan dan disingkirkan oleh Negara Anda sendiri, keluarkan jurus sebelas jarimu!

Tag: budaya, Pendidikan, BHP, Pers, indonesia, hukum, sosial, negara, politik, jurnalistik, ISO, otonomi pendidikan
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace