Persma

Ternyata Saya Masih Belum Memahami Arsip!!! 4

Perlu +3 JoyceKontraRevolusi

Jumat, 9 Okt '09 21:18

Betapa saya sangat meremehkan arsip. Saya betul - betul menginsyafi hal tersebut. Setidaknya, kesimpulan di awal tidak saya ambil terburu - buru. Dari pengalaman pribadi saya saja, ada banyak momen saat saya mengabaikan rangkaian arsip yang saya pungut dengan susah payah, menjadikan arsip -arsip itu terbuang sia - sia karena kemalasan saya untuk mengurusnya. Ada data soal perfilman Indonesia yang saya "colong" dari koleksi senior di persma. Ada pula kronik sastra beragam genre yang saya dapatkan dari dosen secara cuma - cuma. Itu hanya beberapa contoh kecil. Kini saat ada keinginan untuk menuliskan tema buku yang memiliki kaitan dengan beberapa contoh arsip pribadi diatas, saya jadi kebingungan sendiri, karena alpa dimana menatanya.

Pengalaman sebagai penjaga data - data di lembaga tempat saya bernaung sekarang, makin memperdalam penyesalan saya ini. Ketika beberapa kawan ingin membuat rangkaian analisis mengenai Jembatan Suramadu, betapa terkejutnya kami, karena sebagian sub-tema pembahasan analisis tersebut sudah pernah dikupas oleh majalah LPM Ecpose Jember (saya lupa edisi berapa, yang jelas dari tahun 1995, dan hal ini makin membuktikan bahwa dokumentasi serta penataan arsip saya begitu kacau balau).

Jujur, mengaku bergelut dalam dunia persma dengan manajemen kearsipan se-acakadut itu, tentunya merupakan hal yang memalukan. Dan saya jauh dari keinginan untuk melakukan generalisasi. Saya yakin banyak persma di Indonesia yang mampu mengelola arsip, ribuan kali lebih baik dari kami disini. Namun, sekilas menilik fenomena manajemen kearsipan di Indonesia, kesan positif masih jauh dari pengamatan. Arsip masih menjadi skala prioritas kesekian dalam beragam aktivitas manusia Indonesia. Ambil contoh dari rangkaian bencana yang terjadi di negara kita beberapa waktu terakhir.

Tentunya pemerintah, dengan lembaga arsip nasionalnya, memiliki beragam data perihal bencana yang pernah menghampiri nusantara. Tapi apa daya, tidak ada satupun koleksi arsip itu yang mengetuk pintu di otak birokrat - birokrat terhormat itu, akan potensi bencana yang bisa menghampiri wilayah kita. Akhirnya, kita rabun soal manajemen siaga bencana. Bencana datang silih berganti, dan penanganan bencana lebih sering diserahkan pada fatwa MUI (yang parahnya selalu mengulang lagu lama, bahwa bencana terjadi karena kita terlampau sering melakukan maksiat, sehingga azab pedih-lah yang menimpa kita).

Ada pula contoh lain, dari riset saya saat menelaah problem sanitasi di Indonesia. Saya menemukan fakta bahwa pemerintah Kolonial Hindia Belanda dari jaman baheula, sudah pusing menghadapi wabah kolera. Penanganan di wilayah Batavia akhirnya difokuskan pada pemberian kredit murah bagi penduduk pribumi agar mereka mampu membangun jamban. Tapi apa daya, kredit itu dianggap angin lalu, karena warga lebih memilih buang duit untuk sesuap nasi. Dan mari kita lihat skema penanganan problem sanitasi dasar yang dilakukan pemerintah Indonesia dua abad lebih kemudian. Tidak ada yang berubah saudara - saudara.

Tetap yang diluncurkan adalah proyek "monumental" sejuta jamban. Akhir program itu ironis. Pejabat teras BAPPENAS yang saya wawancarai pun mengakui, bahwa jamban dari proyek tadi sering berakhir sebagai "monumen" yang bernasib tragis, teronggok sia - sia. Padahal sudah ada contoh kongkrit di arsip soal sistem pembuangan limbah terpadu di daerah Keraton Yogya, juga Surakarta, yang terbukti lebih efisien dan murah untuk menangani limbah rumah tangga, diantaranya pula tinja manusia. Namun apa daya, arsip jarang dilirik sebagai dasar referensi pengambilan kebijakan.

Dari titik ini, pembelajaran atas metoda yang diterapkan pemerintah kolonial tidak tabu untuk turut disertakan. Walaupun dalam koridor kooptasi dan hegemoni total atas wilayah jajahan, sistem informasi yang dilaksanakan pemerintah kolonial terbukti efektif.

Bernard Cohn menyontohkan efektivitas sistem kearsipan pemerintah Kolonial Inggris di India dalam menciptakan serta menormalisasi beragam informasi yang mereka dapatkan dari daerah jajahan, untuk menjadi basis utama pengambilan kebijakan mereka.[1] Manajemen kearsipan itu mencakup usaha memetakan profil geografis India, pengolahan beragam data statistik yang mencatat fenomena demografis, sejarah lisan maupun tulis dari bermacam penduduk asli, penyusunan ensiklopedia lengkap soal bangsa India, hingga mengatur beragam artefak dan menciptakan kajian museologi lengkap dari telaah tiada henti dari puluhan antropolog yang disebar di wilayah Hindustan tersebut.[2]

Usaha semacam itu dinamai oleh Cohn sebagai fenomena "investigative modalities", yang bisa dterjemahkan secara bebas sebagai pola investigasi berbasis pengambilan keputusan. Setiap kreasi kebijakan tidak lain adalah respon atas gejala yang diamati dari hasil analisis mendalam pada arsip yang mereka miliki.[3] Di lain pihak, Antropolog Ann Laura Stoler menubuatkan konsep "archival turn", untuk menekankan pentingnya arsip, tidak hanya bagi analisis sejarawan, tapi juga untuk berbagai bidang lain. Ia berani mengumumkan sebuah seruan agar kita menjemput paradigma baru dari "arsip sebagai sumber" menjadi "arsip sebagai subyek". [4]

Dari beberapa paparan ringkas diatas, jelas arsip tidak hanya catatan atas pengulangan sejarah, atau koleksi narasi yang menyertai periodesasi sejarah tertentu. Bagi Blouin dan Rosenberg, arsip merupakan sebuah struktur kompleks serta rangkaian proses yang menyilang antara ragam keilmuan, praktik budaya, politik, hingga aplikasi teknologi.[5] Memang arsip tetaplah memiliki kapasitas bawaannya sebagai bentuk dokumen "tradisional", namun ada daya pikat luar biasa dari sebuah arsip yang membuatnya mampu menjadi oase imajinasi, kreativitas, serta daya hidup yang menyediakan beragam pengetahuan tentang manusia.

Paradigma "arsip sebagai subyek" pun bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pembentukan identitas, penyempurnaan aplikasi teknologi, hingga kunjungan ke masa yang lampau secara lebih meyakinkan. Dapat disimpulkan, dengan meminjam penjelasan Blouin dan Rosenberg, arsip bukanlah sekadar produk dari proses sosial politik semata, namun juga turut memengaruhi berjalannya sebuah proses kehidupan.[6]

Setelah sedikit belajar soal kearsipan dari beberapa pakar diatas, saya ingin menyimpulkan, bahwa masih minim implementasi praktis dari studi kearsipan sebagai basis pengambilan kebijakan di negara ini. Tradisi pengarsipan barangkali hidup di kultur akademik, namun lebih sering melempem saat berhadapan dengan mesin birokrasi negara. Kita terlampau sering memetakan masalah, dan tidak memanfaatkan peta itu untuk menjadi panduan kita melangkah di masa depan.

Sebagai pungkasan, sedikit coretan ini tidak memiliki agenda ambisius apapun dibelakangnya. Saya lebih senang menganggapnya sebagai pelecut semangat bagi saya pribadi agar teratur menyusun arsip - arsip yang saya temukan dimanapun. Saya percaya, magis yang dimiliki arsip akan menguap, manakala kita membiarkannya terserak sia - sia. Betapa menyedihkan saat hal itu betul - betul terjadi.

 

Tabik!

 

P.S: Mohon telaah kritis reflektif kawan - kawan semua atas tulisan soal sistem kearsipan ini. Memang saya belum memasukkan perspektif poskolonialisme ataupun genealogi Foucault untuk mengajinya. Masih puyeng, hehehehe, tapi saya yakin perlu pembacaan lain atas sedikit pikiran saya diatas. Saya pun berharap bisa menemukan kelemahan - kelemahan yang pastinya masih berserakan disana - sini dari tulisan tersebut.

 

 

 

---

[1] Bernard Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India, Princeton University Press, 1996, hal. ix

[2] Ibid, Cohn (1996), hal. 5

[3] Ibid, Cohn (1996), hal. 6

[4] Ann Laura Stoler, "Colonial Archives and the Arts of Governance: On the Content in the Form", in Carolyn Hamilton et al (eds.), Refiguring the Archives, Dordrecht: Kluwer, 2002, hal. 86

Berikut saya nukilkan penjelasannya:

"The term ‘archival turn' work on how historians should not only focus on mining information from archives. The changing focus on history as narrative and history writing as a charged political act over the last decades has also provided new theoretical basis for archive, brought a shift from archives-as-source to archives-as-subject. It's important to focus on what constitute the archive, what form it takes, and what systems of classification signal at specific times,"

[5] Francis Blouin, Jr. and William Rosenberg (eds.), Archives, Documentation and Institutions of Social Memory, Essays from the Sawyer Seminar, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005, hal. vii-viii

[6] Ibid, Blouin and Rosenberg (2005), hal.6

 

Tag: Arsip, cultural studies
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace