Persma

Kongres PPMI IX Mataram, dalam sebuah monolog. 2

Bagus +4 arman dhani bustomi

Jumat, 9 Okt '09 16:09

 

Musim dingin menyambut pulau lombok pada saat saya tiba disana. Udara sejuk dan suasana pulau yang tenang menyambut saya. Dengan niat tulus dan ikhlas berbekal pesan dan petuah dari sekjend PPMI kota Jember. Saya berangkat untuk mengikuti kongres nasional IX PPMI di kota Mataram. Saya datang terlambat, disebabkan kendala finansial dan pendanaan yang terbatas. Namun akhirnya saya berangkat dengan berhutang sana-sini. Hanya dengan satu tujuan, mensukseskan kongres PPMI IX Mataram.

 Kesuskesan kongres merupakan langkah awal menuju PPMI yang lebih baik. Setidaknya itu yang saya cita-citakan. Demi menuju cita-cita itu saya dan teman-teman perwakilan PPMI dewan Kota Jember melakukan persiapan panjang sebelumnya. Persiapan yang tidak sebentar, hampir selama 3 bulan lamanya. Persiapan yang setiap harinya di isi dengan diskusi-diskusi panjang tentang harapan membawa PPMI nasional yang lebih baik.

 Diskusi yang kemudian coba kami tuangkan dalam bentuk nyata tulisan, kemudian dimuat dalam buletin merah putih PPMI dewan kota Jember. Tulisan tentang kekhawatiran kami terhadap BHP, undang-undang rahasia negara dan harapan agar PPMI nasional dapat melakukan jurnalisme warga sebagai bentuk eksistensinya. Jangan anda kemudian berpikir ketiga topik tadi kami peroleh dengan mudah. Tiga topik diatas didapat dengan pergulatan panjang surfing internet, diskusi lesehan sambil ngopi, tinjauan pustaka di perpustakaan sampai larut malam dan wawancara dengan alumni-alumni persma Jember. Bukan maksud menyombongkan diri. Namun dalam pengertian kami, jangan sampai datang ke kongres nasional hanya berbekal kolor (buat renang) dan kamera (buat narsis-narsisan).

 Kongres nasional PPMI IX ini kami artikan sebagai forum serius yang akan membahas pergerakan PPMI kedepannya. Forum yang nantinya akan menjadi tonggak sejarah bangkitnya pers mahasiswa sebagai pilar keempat demokrasi. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Thomas Jefferson. PPMI harusnya mempunyai nilai tawar dalam menghadapi kebijakan negeri ini.

Karena khawatir nantinya mempermalukan dewan kota Jember. Setiap hari selama 3 bulan terakhir kami rajin membaca, berdiskusi dan menulis untuk membuka wacana kami tentang PPMI seperti yang saya ungkapkan tadi. Karena jujur saat itu kami buta sama sekali tentang PPMI. Meski pada saat itu kami sedang ujian akhir semester dan program KKN. Dengan mengucapkan Bismillah, saya dan teman-teman perwakilan PPMI dewan Kota Jember berangkat ke Mataram.

Saya pribadi datang pada hari ke 2 kongres, ternyata ada perubahan acara. Berbeda dengan apa yang dijadwalkan dalam proposal undangan yang saya terima. Ternyata seminar-seminar yang dijadwalkan urung dilakukan karena keterbatasan dana. Lokasi tempat kongres yang sejatinya diadakan di Unram di pindah ke Universitas Nusa Tenggara (UNTB). Saya pikir tidak masalah toh yang penting kan kongresnya. Saat datang pertama kali di area kongres saya disambut oleh Qomar teman satu kota asal Jember.

Saya kemudian diajak untuk melakukan regristasi dan masuk kamar kami yang berukuran sekitar 4x4 m2. Alhamdulillah cukup untuk menghilangkan penat dan rasa lelah akibat perjalanan. Di dalam kamar saya menanyakan kondisi awal perkembangan yang ada dan mereka bilang seharian ini hanya dijadwalkan kongres saja. Malam itu akan ada agenda pembahasan acara. Setelah istirahat sebentar saya mandi dan sholat. Sudah tidak sabar untuk memulai rangkaian kongres PPMI IX di kota seribu masjid ini. 

Kongres dan wacana (lagi?) perubahan

 Namun kerja keras kami selama 2 bulan serasa dikhianati. Sejak awal kongres dimulai sudah nampak aroma perpecahan di dalam tubuh PPMI nasional. Dimulai dari pembahasan rangkaian acara yang molor, pemilihan presidium yang memakan waktu terlalu lama, saling tunjuk, saling interupsi dan pada akhirnya tetap tidak efektif. Karena ada 4 calon presidium sidang yang dicalonkan. Kemudian dengan besar hati salah satu calon presidium sidang dari kota Mataram mengundurkan diri.

Seiring berjalannya kongres, dari 3 presidium sidang yang dipilih hanya 2 yang kemudian bertahan sampai akhir. Salah satu presidium mengaku sakit dan tidak mampu melanjutkan kongres. Namun anehnya orang tersebut tetap mengikuti kongres dan ada di forum. Selain alasan yang terkesan dibuat-buat presidium sidang yang satu ini langsung meninggalkan tempat presidium sidang tanpa meminta persetujuan atas pengunduran dirinya. Sempat ada interupsi dari saya mengenai inkonistensi dari presidium sidang yang satu ini. Namun pada akhirnya forum tidak terlalu menanggapinya.

Sangat konyol menurut saya, mengingat 3 presidium sidang merupakan ketetapan dalam aturan baku yang ada. Tapi biarlah, forum tidak protes. Dalam hati saya kecewa, forum kongres nasional kok seperti ini. Seperti dagelan aja, kadang ribut-ribut gak jelas, teriak teriak, marah-marah, ketawa-ketawa trus diam. Tidak salah apabila pada kongres PPMI nasional di mataram tahun 2000, PPMI dewan kota Jogja yang dimotori oleh LPM Balairung, menyatakan walkout dan keluar dari PPMI. Inkonsistensi dan ketidak-tegasan forum dan presidium mungkin penyebabnya. Jujur apabila tidak ada amanah dan pesan dari Jember, maka saya akan melakukan hak yang serupa. Tidak perduli meski salah satu presidium adalah teman dari jember. Pelanggaran-pelangaran seperti keluar masuk forum seenaknya, bertanya namun tidak memperhatikan jawaban, dan molornya waktu memulai perjadwal kegiatan terlalu sering dilakukan.

Belum lagi kondisi forum kongres yang tidak kondusif. Interupsi-interupsi yang dilakukan dengan suara lantang. Memangnya kami tuli? Sehingga setiap pertanyaan harus dilakukan dengan cara berteriak-teriak? Kemudian dalam setiap poin pembahasan selalu saja ada yang bertanya, berwacana, berpendapat sehingga melambatkan jalannya kongres. Bukan bermaksud meremehkan, tapi apakah tidak sebaiknya setiap poin dibaca, dicerna dan dimengerti terlebih dahulu? Kita adalah persma bung, menganalisa dan membaca maksud implisit adalah pekerjaan kita. Lalu mengapa kita bersikap seperti anak idiot yang musti dijelaskan berulang kali baru dapat mengerti akan satu hal?

Dengan segala hormat dan kerendahan hati. Pernyataan diatas adalah murni opini saya. Dan saya yakin semua orang yang hadir menyadari kondisi ini di forum saat itu. Kondisi forum yang ramai dan tidak fokus membuat keadaan menjadi semakin panas. Apalagi teman teman dari Dewan Kota Mataram selaku tuan rumah sangat mendominasi forum. Hampir dalam setiap poin pembahasan dalam kongres, perwakilan LPM tuan rumah melakukan interupsi. Terlalu banyak perdebatan tidak subtansial yang pada akhirnya sangat menghambat pembahasan penting. Selalu setelah presidium memberlakukan pending, tempat dimana forum berlangsung menjadi kocar-kacir.

 Kertas berceceran dimana-mana, kopi tumpah, dan kursi berserakan merupakan gambaran umum ruang kongres PPMI IX di Mataram. Kertas-kertas berisi tentang AD/ART, TATIB, GBHO/GBHK dan LPJ Sekjend nasional berserakan di ruangan kongres. Padahal sebelumnya perdebatan-perdebatan panjang dilakukan untuk mengubah dan mengkritisi isi hal-hal tadi. Sungguh sangat ironis, saya sangat setuju dengan pendapat salah satu presidium sidang Prasetyo Nugroho, bahwa perdebatan panjang dan keras pada akhirnya menjadi sia-sia dan tak lebih menjadi seonggok sampah.

 Dalam pembahasan GBHO/GBHK sendiri tidak terlalu banyak perdebatang yang berarti. Sangat aneh, karena ini merupakan hal subtansial dan paling penting dalam arah pergerakan PPMI berikutnya. Ada perubahan penting dalam pembahasan GBHK, mengingat penghapusan keberadaan koorwil yang dianggap tidak maksimal. Pembentukan Badan Pekerja Nasional (BPN) kembali diwacanakan oleh teman-teman dewan kota Jogja. Forum kemudian menyepakati tentang 2 hal, pertama pembentukan BPN dengan masing-masing bidang khusus seperti bidang advokasi, bidang sosialisasi dan media, bidang penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah bidang dana dan usaha.

 Poin kedua adalah bidang pengembangan dan penelitian diberikan kebebasan untuk membentuk jaringan yang dirasa dapat membantu kinerjanya. Kedua hal tersebut kemudian akan di implementasikan di tingkat kota. Dengan garis kerja dan koordinasi bersifat koordinatif. Artinya Badan Pekerja Kota (BPK) saling melakukan kerja dan koordinasi secara langsung dengan BPN tanpa melalui sekjend kota terlebih dahulu. Hal ini dengan pertimbangan efisiensi kerja.

 Ada perubahan lain yang terjadi dalam pola kerja organisasi PPMI nasional. Yaitu antara Sekjend nasional dan sekjend kota pola kerja dan koordinasinya adalah instruktif semi otonom. Hal ini karena selama ini pola kerja instruktif otonom tidak mampu "memaksa" kota untuk bekerja maksimal. Sehingga dilakukanlah perubahan menjadi semi otonom. Instruksi dan kebijakan yang disampaikan oleh sekjend nasional harus dan wajib dilakukan oleh kota namun terdapat adanya hak bertanya tentang kebijakan dan instruksi tersebut. Dan dalam pelaksanaan kebijakan dan intruksi sekjend nasional, kota diberikan kebebasan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai cara masing-masing kota.

 Ada catatan kecil saya tentang kongres IX Mataram. Yaitu tentang LPJ mantan Sekjend Nasional Muhammad Arman. Meski sadar akan dihakimi dan akan disudutkan ia tetap datang ke acara tersebut. Sebelum LPJ dilakukan kondisi forum sudah sangat panas, perwakilan tuan rumah sepertinya tidak sabar untuk bertanya tentang kinerja Sekjend yang dinilai tidak becus. Pertanyaan dimulai dari seorang kawan dari LPM Serambi dewan kota Mataram. Ia mengindikasikan bahwa Sekjend terlalu memfokuskan diri bekerja di Jawa, sehingga PPMI bagian Indonesia timur tidak tergarap dengan baik. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan seperti sangat memojokan kinerja dari sekjend.

 Satu hal yang tidak dicermati oleh forum, mereka sepertinya tidak mampu mencerna salinan LPJ dari Sekjend, disana tertulis bahwa ia selama 2 tahun kepengurusannya. Sekjend bekerja sendiri, hal ini karena Dewan Etik Nasional (DEN) dan koordinator wilayah (koorwil) tidak bekerja maksimal. Sehingga selama 12 bulan masa kerja sekjend digunakan untuk melakukan koordinasi dan membentuk jaringan LPM. Memang ada kesan bahwa pengerjaan tugas hanya dilakukan di Jawa, namun kemudian di forum terungkap bahwa sekjend telah menawarkan pembentukan Koorwil wilayah Bali dan Mataram, namun mereka MENOLAK TAWARAN tersebut.

 Jadi sangat konyol dan menggelikan kemudian bila teman-teman LPM dewan kota Mataram mencerca dan mengkritisi kinerja sekjend. Pengerjaan program Indonesia timur bukannya tidak ada, sudah ditawarkan dan di tolak. Jadi mengapa masih ribut-ribut? Bukannya melakukan pembelaan. Kinerja sekjend menurut saya memang kurang dan jauh dari baik, hal ini karena dia tidak memiliki ketegasan untuk melakukan tindakan terhadap koorwil yang tidak becus bekerja. Selaku sekjend ia harus memprioritaskan kepentingan organisasi. Jika memang dirasa ada hal-hal atau orang-orang yang tidak becus bekerja langsung saja pecat dan gantikan. Terkadang sikap otoriter perlu dilakukan terhadap anak buah yang bandel. Sehingga kinerja organisasi tidak terganggu.

Menurut saya pribadi, kinerja Arman sudah maksimal. Mengingat selama hampir 20 bulan kepengurusan ia bekerja sendiri dan hampir tidak dibantu siapapun. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ia mampu membentuk persma.org, penyayapan di Kendari, Balikpapan, Sumatra, Batam, Sumenep dan pembentukan PPMI dewan kota Bangkalan. Selain itu Sekjend demisioner juga mampu melakukan pendampingan terhadap kasus LPM Watak SITEM Bongaya sampai jalur hukum.

Dengan kepengurusan yang amburadul dan hampir semuanya dilakukan sendiri. Capaian ini perlu dihargai. Dengan pertimbangan kemanusiaan dan empati saya pribadi selaku perwakilan UKPKM Tegalboto menerima tanpa syarat apapun. Coba anda bayangkan hampir selama 18 bulan hidup dijalan, jauh dari orang tua, meninggalkan studi kuliah sehingga hampir di DO, dan yang terakhir dilakukan dengan penggunaan dana pribadi. Maka dengan ini saya tantang kalian! Mampukah kinerja kalian maksimal dengan pertimbangan-pertimbangan diatas?

Alasan-alasan tadi sudah cukup menciutkan nyali pecundang manapun untuk naik menjadi Sekjend PPMI nasional. Tapi anehnya isu tentang siapakah calaon sekjend berikutnya sampai hari ke 2 masih belum terdengar. Baru menginjak hari 3 isu tentang bursa calon sekjend sudah diwacanakan. Forum-forum kecil tempat melakukan lobi-lobi semi politis dilakukan. Baik dari pihak Jogja dan Mataram saling melobi dewan-dewan kota lain untuk mendukung calon Sekjend mereka. Dari dewan kota Jember sendiri tidak ada wacana tentang siapa calon Sekjend. Karena memang kami datang ke Mataram ini tulus untuk melakukan perbubahan terhadap PPMI.

Sekjend Siapa mau?

Sampai hari terakhir isu tentang siapa calon Sekjend makin terdengar keras, namun yang paling sering terdengar adalah sodara Fajar Kelana dari dewan kota Jogjakarta dan Ahmad Jumaely (Jely) dari dewan kota Mataram. Ke dua calon tadi memang dirasa paling kompeten, mengingat prestasi dan pengalaman masing-masing yang sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Sodara Jely misalnya, beliau dalam kepengurusannya mampu membentuk sekitar 8 LPM baru, dan melakukan advokasi terhadap perusakan Pura umat hindu di NTB yang menjadi kaum minoritas.

Hari senin tanggal 21 Juli 2008 pemilihan calon sekjend PPMI nasional diselengarakan. Suasana yang beberapa hari terakhir sempat panas kembali tegang namun tidak ada keramaian lagi. Pencalonan ini merupakan orgasme dari kongres, detik demi detik dilalui dengan cemas. Beberapa teman melakukan interupsi atas lambatnya jalan pemilihan calon. Kemudian nama-nama calon digoreskan, nama-nama tersebut adalah Ahmad Jumaely, Fajar Kelana dan calon yang tidak diperhitungkan muncul Fandi ahmad dari dewan kota Jember.

Nama Fandi Ahmad sebelumnya hampir tidak terdengar. Sepertinya memang ada skenario pencalonan terhadap Fandi. Karena seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya, dewan kota Jember tidak membawa nama dan niat apapun dalam pencalonan sekjend baru. Ratifikasi terhadap ke 2 calon dilakukan. Hal ini karena fajar tidak memenuhi standar pencalonan yaitu minimal 3 LPM. Sehingga yang maju sampai tahap berikutnya adalah sodara Fandi Ahmad dan Ahmad Jumaely.

Tahap berikutnya adalah penyampaian visi dan misi dari ke dua calon. Visi dan Misi dari saudara Ahmad Jumaely pada intinya menekankan tentang pentingnya reorientasi pengertian idealisme. Idealisme yang buta akan menghambat kinerja organisasi. Disadari atau tidak kekakuan nilai idealisme yang dianut PPMI telah menghalangi mereka untuk melakukan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang berpeluang memberikan pendanaan. Selain itu perlu adanya penyusunan jaringan alumni yang jelas sehingga akan memudahkan kita dalam penggalangan dana dan tambahan wacana pergerakan PPMI kedepannya.

Bertolak belakang dari visi dan misi sodara Ahmad Jumaely, sodara Fandy Ahmad lebih menekankan tentan pentingnya pengawalan isu dinamika masyarakat. Seperti BHP, isu undang-undang kebebasan informasi publik dan wacana civic jurnalism untuk PPMI sendiri. Ia kemudian menjawab tantangan akan pendanaan mandiri melali sponsorship di web persma.org yang akan bebas dari ikatan apapun. Hal ini juga sebagai jawaban atas tantangan pemred Balairung UGM. "PPMI akan hidup lagi!!!"

Suasana tegang menggauli ruang kongres, satu persatu perwakilan LPM masuk ke bilik suara untuk melakukan pemilihan. Perolehan suara kedua calon saling menyaingi. Hingga pada saatnya, sodara Fandi Ahmad terpilih menjadi sekjend nasional. Serentak kami yang ada di ruangan kongres menyanyikan lagu Indonesia raya sebagai bentuk suka cita dan harapan untuk kebangkitan PPMI nasional. Saya sendiri larut dalam haru, saya menangis dan berharap akan kebaikan bersama. Semoga nuansa perpecahan yang ada sebelumnya bisa menghilang dan lahir semangat kebersamaan untuk maju.

Kinerja yang tidak maksimal dari kepengurusan sebelum ini, hendaknya menjadi sebuah pembelajaran terhadap Sekjend yang baru terpilih. Kepengurusan PPMI nasional merupakan contoh kerja riil bagi kami yang ada di daerah. Dengan solidnya kerja PPMI bersama Badan Pekerja Nasional, akan membawa PPMI ke level berikutnya.

Akhir kata, semoga pergerakan PPMI yang mandeg dan stagnan hanya menjadi sejarah. PPMI baru dengan semangat baru akan hadir sebagai alternatif baru bagi LPM se Indonesia untuk bangkit berontak melawan penindasan.

 

Tag: Tegalboto, jember, ppmi, dhani, Kongres
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace